Kolase foto: Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, dan Kepala Dinsos Gresik, Ummi Khoiroh.
"Mengapa? Sebab, harus tepat sasaran. Petugas PKH kami minta kerjasama dengan Pemerintahan Desa ( Pemdes) agar ada sinergi dan kerjasama dalam hal pengusulan maupun pada saat dana setelah diterima," ungkapnya.
Ia menilai, harus ada pendampingan dalam penyaluran PKH Inklusif karena dimungkinkan juga ada penerima anak-anak dan lansia.
"Langkah ini dilakukan agar jangan sampai kasus serupa terulang seperti sebelumnya, ada data penerima salah dan tidak tepat sasaran gara-gara ambil data copy paste (nyontek) dengan program yang lain," kata Nur.
Ia menambahkan, untuk usulan data penerima PKH Inklusif harus benar-benar melibatkan Pemdes. Karena usulan warga tidak mampu juga diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) bersama perwakilan RT, RW, LPMD, dan BPD.
"Sehingga dimungkinkan data usulan nama penerima PKH Inklusif lebih valid dan lebih riil di lapangan," ucapnya.
Nur menyebut, kini tinggal sisa waktu 6 bulan untuk proses administrasi dan pencairan PKH Inklusif. Makanya, ia minta OPD terkait harus menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) dan teknis pencairan segera diselsesaikan.
"Harus dengan gerak cepat. Sayang sekali kalau sampai tidak terserap. Karena Bansos itu bagi warga miskin sangat dibutuhkan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Gresik, Ummi Khoiroh, mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses pencairan PHK Inklusif.
"Sedang proses penguatan regulasi. Target bulan Agustus tahun ini mulai pencairan," ujarnya saat dikonfirmasi. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
