BK DPRD Gresik menggelar rapat membahas aduan terhadap dua anggota yang terlibat dalam pernikahan manusia dan kambing. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Sementara Mujid Riduan menjelaskan ada tiga sanksi bagi Anggota DPRD Gresik yang terbukti melanggar Kode Etik. Yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat.
Untuk sanksi ringan berupa teguran secara tertulis. Sementara sanksi sedang berupa pemberhentian dari jabatan ketua BK atau alat kelengkapan DPRD (AKD) lain dan pemindahan ke anggota AKD lain.
Sedangkan sanksi berat berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan DPRD Gresik selama 3 bulan.
"Untuk pemberhentian dari keanggotaan DPRD itu sambil menunggu proses hukum dan mekanisme partai," terang Ketua DPC PDIP Gresik ini.
Sebelumnya, kata Mujid, BK telah melakukan rapat kajian terkait kasus tersebut bersama ahli dari Universitas Narotama Surabaya, Rusdiyanto.
"Ahli menyatakan kasus aduan dua Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Nasdem yakni Muhamad Nasir dan Nur Hudi Didin Arianto bisa dilanjutkan diproses oleh BK karena sudah sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Gresik No. 1 Tahun 2019, dan tata acara beracara DPRD Gresik," bebernya.
Adapun agenda BK selanjutnya adalah menggelar sidang-sidang. "Selanjutnya, sidang memanggil teradu Pak Nasir dan Nurhudi, sebelum BK mengambil keputusan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
