RDP di Gedung DPRD Jember membahas Raperda RTRW.
"Itu yang sampai sekarang belum selesai. Yang pertama, penyusunan KLHS, ini masih validasi di provinsi. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi peta dasar dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Urusan RTRW, kaitannya dengan KLHS, ini harus diselesaikan. Ini kan proses sudah ada di provinsi, cuman kami tidak tahu progres KLHS ini. Di tahun ini mungkin tidak bisa menjadi perda," ungkapnya.
Terkait klausul pertambangan yang masih tertera dalam dokumen penyusunan RTRW tersebut, Rahman tidak mampu menjawab. Ia justru melemparkan persoalan tersebut kepada DPRD.
"Nanti kalaupun itu jadi permasalahan terkait dengan tambang, nanti bisa disampaikan pada saat pembahasan di DPRD," jawabnya.
Ia berdalih bahwa hal tersebut sudah kerap menjadi bahasan dan analisa dari tim ahli. "Kami tidak bisa memberikan jawaban. Dan ini sudah merupakan hasil analisa dan kajian," imbuhnya.
Sementara itu, Mufid, Anggota Komisi C DPRD Jember, menyarankan dinas cipta karya untuk segera memberikan jawaban konkret terkait pertanyaan PC PMII Jember. Khususnya soal klausul 3 rekomendasi pertambangan yang masih ada dalam Raperda RTRW.
"Pak Rahman segera memberikan jawaban konkret kepada adik-adik mahasiswa ini. Mungkin cukup Pak Rahman dengan tim ahli," ucap priya yang juga sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) seraya menutup RDP. (yud/bil)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
