Komisi III DPRD Situbondo Khawatir Paket Jalan dan Pengairan Rp52 M Tak Terealisasi

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Situbondo khawatir terhadap realisasi pembangunan pada PAPBD 2022. Karena dalam waktu yang tinggal 2,5 bulan belum ada kepastian pelaksanaannya.

Kekhawatiran itu disampaikan H. Mohamad Badri, Wakil Ketua Komisi III DPRD Situbondo kepada wartawan di ruangan komisi III, Senin, 10/10/2022.

Baca Juga: DPRD Situbondo Sahkan Perda RT RW

"Ada kekhawatiran dana Rp 52 M anggaran pembangunan jalan dan pengairan tidak dapat direalisasi mengingat waktu yang mepet," kata Badri usai Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPP) dan Kabag Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Situbondo di ruang Komisi III.

Politisi PKB itu mengaku khawatir karena hingga saat ini evaluasi PAPBD 2022 belum kelar sehigga menimbulkan ketidakpastian proses lelang barang dan jasa.

"Proses lelang ini tidak bisa dianggap remeh. Saya menyarankan kepada PUPP launching e proc dan penunjukan langsung dilaksanakan bersamaan', “ kata Badri

Menurut dia, alokasi dana Rp 52 a,M itu terfokus pada kegiatan jalan sebesar Rp 49 M dan Rp 3 M di pengairan.

"Pekerjaan di pengairan, waktu 45 hari kerja itu sangat mepet. Karena berhubungan dengan pekerjaaan pasangan. Kalau pekerjaan jalan, khawatirnya pada kesediaan pihak ketiga AMP tidak mampu menyediakan alat untuk sekian banyak pekerjaan hotmix ," jelas Badri

Kendala saat ini, kata Badri, adalah peratuan Bupati terkait penentuan harga satuan barang, terutama dampak kenaikan BBM.

"Mestinya Pemkab sudah antisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap harga satuan, tanpa harus menunggu evaluasi gubernur," kata H. Badri.

Badri menyatakan bahwa pihak Dinas PUPP yakin pekerjaan pembangunan di Dinas tersebut dapat dijalankan dengan waktu yang ada. Alasannya, semua dokumen sudah siap dan ada penambahan AMP untuk penyediaan hotmix.

Namun Badri tetap khawatir terkait gagal lelang dan faktor musim penghujan. Menurut dia, jika terjadi gagal lelang, maka waktu pekerjaan bangunan akan berkurang menjadi 25 hari.

"Jika tidak terpenuhi SPK, ini beresiko menimbulkan masalah hukum, “ kata Badri.

Sementara Ketua Komisi IIl, Arifin, mengingatkan semua pembangunan untuk tidak menggunakan material dari tambang illegal. “Jika ternyata kami menemukan ada kontraktor menggunakan bahan dari tambang illegal, komisi III akan mempersilakan proses hukum berjalan. Silakan APH tindak dengan tegas,” jelas Arifin yang kader PPP. (Syaiful Bahri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News