Alat Pendeteksi Dini Tsunami Belum Berfungsi

BANYUWANGI, (BangsaOnline) - Bencana alam Tsunami dapat datang setiap waktu, terlebih kondisi geografis Banyuwangi merupakan pinggir pulau Jawa yang membentang berdekatan dengan laut lepas, terutama di Banyuwangi wilayah Selatan.

Kondisi wilayah pantai selatan Banyuwangi termasuk dalam lempeng Asia dan kerap kali bersinggungan dengan lempeng Autralia, atau yang sering disebut lempeng Eurasia. Hal tersebut yang sering kali menjadi penyebab terjadinya gempa di sepanjang wilayah pantai selatan. Dan potensi besar juga akan terjadi pula pada seluruh kondisi teoritis seluruh garis pantai pulau yang menghadap ke selatan.

Melihat kondisi seperti ini, pihak pemerintah dan warga sekitar pantai tersebut harus selalu mewaspadai jika sesekali bakal terjadi gempa, bahkan mengakibatkan Tsunami. Sehingga sangat berbahaya bagi warga yang berpenghuni di sekitar pantai.

Pemasangan alat dan menyiapkan SDM agar bersiap siaga melaksanakan aktivitas menghadapi potensi bencana harus dilakukan sejak dini. Pasalnya, pemahaman terkait hal tersebut mungkin masih menjadi kabar yang masih awam bagi sebagian warga, terlebih anak-anak diusia dini.

Namun yang menjadi perhatian saat ini, di wialyah Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi yang nota bene pernah terjadi bencana Tsunami yang dahsyat pada tahun 1994 silam, belum memiliki kesiapan yang cukup terkait bencana. Terlebih pemasangan alat pedeteksi dini tsunami yang sangat dibutuhkan bagi warga sekitar pantai, belum sepenuhnya terpasang.

Menurut camat pesanggaran Didik Joko Suhono, Sabtu 5 April 2014, pemasangan alat harus segera diselesaikan. Karena, hal ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi warga untuk mengetahui informasi terkini mengenai bencana tsunami.

“Kami mengharap, agar pemasangan alat pendeteksi dini tsunami ini segera diselesaikan,” katanya

Saat ini pemasangan alat pendeteksi dini Tsunami ini masih terkendala pemasangan baterai yang hingga kini belum disediakan. Namun, pihaknya mengakui kondisi tersebut bukanlah menjadi wewenang pihak BPBD daerah, akan tetapi milik kewenangan BNPB pusat.