DPRD Kabupaten Pasuruan Kritisi R-APBD 2023, Sektor Pertanian hingga Lingkungan Jadi Sorotan

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar sidang paripurna kedua dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi terhadap R-APBD 2023, Rabu (9/11). Dalam sidang tersebut, dewan banyak mengkritisi pengantar nota keuangan R-APBD 2023.

Kritikan dan masukan yang paling banyak datang dari Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya, H. Soleh. Di bidang pertanian, F-Gerindra menganggap komoditas unggulan seperti mangga klonal 21 dan bunga sedap malam yang belum mendapat subsidi dari pemerintah imbas Permentan No. 10 /2022 perlu solusi konkret.

Pemkab diminta tidak hanya memberikan pelatihan dan permodalan bagi UMKM semata, tapi juga memberikan bantuan peralatan.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pengelolaan wisata daerah seperti Ranu Grati dan Banyu Biru yang terkesan jalan di tempat. Sehingga PAD yang diterima daerah tidak maksimal.

Tak hanya itu saja, partai berlambang burung garuda itu juga mengkritisi penanganan lampu penerangan jalan yang mati dan kerusakan jalan.

Sementara di bidang lingkungan, perusahaan nakal yang membuang limbah ke sungai juga jadi sorotan. Pasalnya, dampak dari pembuangan tersebut dirasakan oleh pelaku usaha perikanan seperti petani keramba. Mereka merugi akibat ikan-ikan tercemar limbah.

Sorotan yang tak kalah garangnya adalah terkait pendampingan program RTLH yang dinilai tak sesuai tupoksi. Sebab, petugas dianggap tidak memahami struktur bangunan.

Terakhir masukan di bidang kesehatan, agar Pemkab Pasuruan diminta mengadopsi program UHC (universal hearth coverage) agar bisa masuk kelompok elit di bidang kesehatan.

"Universal health coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau," jelas Wakil Ketua DPRD Pasuruan, Rusdi Sutejo.

Sementara fraksi PDIP melalui jubirnya menyoroti kinerja PDAM Giri Nawa Tirta yang dianggap belum profresional. Selain itu, pendapatan juga tak maksimal karena tidak memiliki business plan yang jelas.

"Masih banyak pelanggan yang airnya tidak mengalir dengan lancar seperti di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan," jelasnya.

Sorotan lain datang di bidang ketenteraman. Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih mengkritik maraknya warung remang-remang dengan fasilitas karaoke. Sebab, suara bising dari sound system dikeluhkan masyarakat.

"Di lokasi tersebut juga ditengarai menjual miras dan transaksi prostitusi. Kondisi tersebut kontradiktif dengan tagline 'Kabupaten Pasuruan Maslahat'," cetusnya.

Kritikan dan masukan juga disampaikan oleh fraksi gabungan (PKS, Hanura, dan Demokrat) melaui Jubir Najib Setiawan. Politikus PKS itu menilai upaya mengurangi angka stunting yang dilakukan Pemkab Pasuruan tidak cukup karena terkesan hanya mengandalkan sosialisasi terhadap masyarakat.

"Harus ada intervensi nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap ibu hamil yang dirasa rawan stunting," katanya.

Terkait bidang pendidikan, pemkab diminta membuat program inovatif dalam rangka membentuk karakter anak didik. "Di era disrupsi sekarang ini pengaruh sarana IT seperti gadget yang dilakukan oleh para pelajar membuat khawatir banyak pihak, khususnya para pendidik dan orang tua didik," bebernya.

Untuk bidang kesehatan, fraksi gabungan menyarankan adanya insentif yang layak untuk kader kesehatan dan kader lansia. Sebab, peran mereka selama ini dalam membantu tugas di desa-desa sangat dirasakan.

"Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengusulkan untuk memberikan kenaikan insentif mereka dengan disesuaikan kemampuan keuangan daerah," pungkas Najib.

Sementara Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf mengapresiasi kritik dan masukan dari anggota dewan demi perbaikan ke depan.

"Soal adanya adanya karoeke ilegal, sejak zaman saya menjabat, Pemkab Pasuruan tidak menerbitkan izin. Tapi kalau ada temuan, silakan laporkan kepada kami, pasti akan ditindaklanjuti oleh satpol PP," jelasnya.

Soal penanganan jalan rusak dan PJU yang belum maksimal, pria yang akrab dipanggil Gus Irsyad itu berdalih anggarannya terkendala oleh refocusing saat pandemi Covid-19. Sehingga anggaran yang sudah disiapkan dialihkan untuk penanganan kesehatan.

"Di PAK ini kita sudah menambah anggaran perawatan jalan dan penambahan LPJU," ungkapnya.

Bupati juga menjawab kritikan dari fraksi gabungan soal penanganan stunting. Menurutnya, upaya yang dilakukan pemkab tidak hanya sosialisasi saja, tapi juga melalui intervensi terhadap ibu hamil seperti olahraga khusus, serta rujukan dini terencana ke RSUD Bangil.

"Terkait dengan fenomena pemakaian gadget oleh para pelajar yang mulai mengkhawatirkan, kami ucapkan terima kasih. Upaya yang kami lakukan adakah peningkatan pengawasan serta instruksi kepada pendidik dan orang tua," imbuhnya.

Di akhir sidang paripurna, orang nomor satu di Pemkab Pasuruan itu dibuat terkejut oleh aksi para pegawai sekretariat dan juga anggota fraksi PKB yang mengadakan tumpengan untuk memperingati HUT ke-52 Bupati Irsyad Yusuf.

"Iya, ternyata pada hari itu (Rabu 10/11) Bupati Pasuruan sudah memasuki usia 52 tahun. (acara peringatan HUT) Sengaja dilaksanakan secara sederhana di gedung DPRD karena Pak Bupati juga mantan ketua DPRD," jelas M Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. (bib/par/rev)