Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Tuban audiensi langsung dengan Ketua DPRD Tuban di ruang paripurna DPRD setempat, Minggu (20/11/2022).
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Tuban menggelar audiensi langsung dengan Ketua DPRD Tuban di ruang paripurna DPRD setempat, Minggu (20/11/2022).
Dalam kesempatan itu, Pergunu Tuban membawa 4 tuntutan yang disampaikan kepada pucuk pimpinan DPRD Tuban. Keempat dianggap sangat penting disampaikan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hari ini dinilai kurang perhatian pada guru, terutama berstatus swasta. Selanjutnya, pemerintah juga dinilai tak melanjutkan program munaqosah yang sebelumnya diterapkan oleh pemimpin daerah terdahulu.
BACA JUGA:
- Dukung Pertanian Presisi, BRI Tuban Bangun Greenhouse di Kampus Mapesa Singgahan
- Pemkab Tuban Raih WTP 11 Kali Beruntun, Ketua DPRD Minta Pemkab Pertahankan Tren Positif
- PT SBI Salurkan 24 Hewan Kurban untuk Warga Tuban pada Iduladha 2026
- Lapas Tuban Gagalkan Penyelundupan 177 Butir Obat, Alur Kunjungan Bakal Diperketat
"Kami mohon Ketua DPRD Tuban sebagai wakil rakyat bisa membuka komunikasi dengan pihak Pemkab Tuban. Harapannya, Pemkab Tuban melanjutkan program-program sebelumnya. Seperti Bosda madin, Bosda SD/MI, SMP/MTS swasta," jelas Ketua PC Pergunu Kabupaten Tuban, Nur Anif Wijaya.
Menurutnya, program-program tersebut perlu dilanjutkan mengingat nasib Madrasah Diniyah dan Sekolah/Madrasah swasta di Kabupaten Tuban jumlahnya cukup banyak dan perlu adanya perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Tuban.
"Disamping itu, perekrutan P3K tidak menyeluruh dalam penempatan, swasta tidak kebagian tenaga P3K. Terakhir, terkait ujian Munaqosah anak SD yang menjadi syarat masuk SMP dengan melampirkan syahadah pendidikan keagamaan TPQ/Madin) perlu dilanjutkan," imbuhnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
