Merasa Guru Swasta Kurang Diperhatikan, Pergunu Wadul DPRD Tuban

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Tuban menggelar audiensi langsung dengan Ketua DPRD Tuban di ruang paripurna DPRD setempat, Minggu (20/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Pergunu Tuban membawa 4 tuntutan yang disampaikan kepada pucuk pimpinan DPRD Tuban. Keempat dianggap sangat penting disampaikan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hari ini dinilai kurang perhatian pada guru, terutama berstatus swasta. Selanjutnya, pemerintah juga dinilai tak melanjutkan program munaqosah yang sebelumnya diterapkan oleh pemimpin daerah terdahulu.

"Kami mohon Ketua DPRD Tuban sebagai wakil rakyat bisa membuka komunikasi dengan pihak Pemkab Tuban. Harapannya, Pemkab Tuban melanjutkan program-program sebelumnya. Seperti Bosda madin, Bosda SD/MI, SMP/MTS swasta," jelas Ketua PC Pergunu Kabupaten Tuban, Nur Anif Wijaya.

Menurutnya, program-program tersebut perlu dilanjutkan mengingat nasib Madrasah Diniyah dan Sekolah/Madrasah swasta di Kabupaten Tuban jumlahnya cukup banyak dan perlu adanya perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Tuban.

"Disamping itu, perekrutan P3K tidak menyeluruh dalam penempatan, swasta tidak kebagian tenaga P3K. Terakhir, terkait ujian Munaqosah anak SD yang menjadi syarat masuk SMP dengan melampirkan syahadah pendidikan keagamaan TPQ/Madin) perlu dilanjutkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pergunu Tuban melangsungkan Halaqoh Aswaja dengan tema Kiprah Guru NU Dalam menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia.

"Harapan kami dengan tema yang kami usung, bisa menjadikan para pendidik yang tergabung dalam Pergunu bisa semakin profesional dalam menjalankan tugasnya," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi berjanji bakal menyampaikan 4 rekomendasi kepada pimpinan daerah hari ini. Apapun yang direkomendasikan oleh Pergunu pastinya akan dibahas dengan pihak eksekutif. Terutama, terkait Bosda Madin, Bosda untuk siswa SD/MI, MTs/SMP Swasta yang dulu ada.

"Saya juga akan meminta kepada bupati hari ini agar ujian Munaqosah tetap diadakan. Karena untuk menumbuhkan karakter anak yang religius. Namun, untuk yang PPPK sebaiknya tetap dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan pihak Kemenag. Karena di dua institusi itu masih bisa ada jalur ke PPPK," kata politisi senior PKB tersebut.

Selanjutnya, ia berharap, melalui kegiatan halaqoh tersebut bisa menjadikan guru di Pergunu semakin lebih profesional. Selain itu, kapasitas SDM juga terus meningkat, sebab dengan diskusi dan pertemuan ini saling bertukar informasi serta tambah wawasan.

"Kegiatan ini sangat bagus, apalagi dengan tema menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia. Sehingga, peran guru ini harus terus ditingkatkan," tutupnya. (gun/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News