SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Taukhid, menyerahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan TKD (Transfer Kas Daerah) ke instansi vertikal, bupati/wali kota serta OPD di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022).
Provinsi Jatim menerima Alokasi DIPA dan buku alokasi TKD tahun 2023 dari Pemerintah Pusat senilai Rp 121,28 triliun. Rinciannya, buku alokasi TKD sebesar Rp 77,76 triliun yang terdiri TKD non dana desa Rp 69,783 triliun dan dana desa Rp 7,972 triliun.
Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024
Sementara DIPA belanja kementerian/lembaga tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 44,05 triliun yang terdiri dari kantor pusat Rp 7,735 triliun, kantor daerah Rp 35,693 triliun, dekonsentrasi Rp 88,346 miliar dan tugas pembantuan sebesar Rp 535,203 miliar.
Dibandingkan tahun ini, perolehan DIPA dan TKD Jatim mengalami kenaikan sebesar 3,09 persen. Sedangkan khusus terhadap alokasi TKD mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen di tahun 2023 atau Rp 2,7 triliun.
Gubernur Khofifah meminta kepada para penerima agar mandat tersebut cepat dilakukan serta menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan transparansi dalam pelaksanaan APBN maupun APBD sesuai program.
Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo
“Mandat utamanya pencairan anggaran ini harus sat-set dan cepat dilakukan. Yang terpenting adalah menjaga mandat ini dengan baik. Tentunya sesuai asumsi dasar ekonomi makro 2023 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dll. Tentunya belanja negara ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, beberapa perwakilan satuan kerja di Provinsi Jatim penerima DIPA. Antara lain Kodam V Brawijaya, Polda Jawa Timur, Koarmada II, BPS Jatim, Perwakilan BPK Jatim, dan UINSA. Sedangkan, buku alokasi TKD Tahun 2023 diserahkan kepada Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan 38 Bupati/Walikota di Jatim atau yang mewakili.
Khofifah pada instansi vertikal maupun OPD di Jatim agar selalu memperkuat sinergi dan kolaborasi. Hal ini penting untuk memberikan signifikansi terhadap produktivitas masyarakat yang tujuannya adalah percepatan peningkatan kualitas SDM dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Survei Poltracking Terbaru, Khofifah-Emil Melejit Tinggalkan Risma-Hans dan Luluk-Lukman
“Dan salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program-program perlindungan sosial,” katanya.
Untuk itu ia juga meminta kepada para bupati/wali kota untuk bisa mengecek kembali program-program perlindungan sosialnya. Yakni seberapa besar program tersebut sudah berkontribusi pada proses perwujudan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan. Terutama bagi daerah-daerah yang ada kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid mengatakan, APBN tahun 2023 sebesar Rp 3.061,17 triliun yang terdiri dari belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 814,72 triliun (26,61%), belanja kementerian negara/lembaga Rp 1.000,84 triliun (32,70%), serta belanja non kementerian negara/lembaga Rp 1.245,61 triliun (40,69%). Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jatim dialokasikan minimal Rp 121,81 triliun (6,71% ) hingga Rp 141,84 triliun (4,63%).
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
“APBN 2023 ditetapkan dalam situasi yang sebagian orang mengatakan banyak ketidakpastian. Tapi kami dari pemerintah dan kementerian keuangan selaku otoritas fiskal dengan tegas mengatakan InsyaAllah kita memiliki kepastian sesuai kesepakatan antara parlemen dan juga pemerintah,” katanya.
“Bahwa APBN dirancang untuk menumbuhkan ekonomi hingga 5,3%. Ini merupakan pertumbuhan yang relatif stabil dan dikatakan lebih baik dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi covid 19 sejak awal 2020,” imbuhnya.
Selanjutnya, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2023 yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yakni melalui, pertama, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul dan produktif. (dev/ns)
Baca Juga: Survei ARCI: Khofifah-Emil Dominan di Mataraman
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
