
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Audiensi antara aktivis LSM Laskar Pecinta Alam Raya (LPAR) dengan manajemen pabrik sebuah minuman kemasan PT. Mitra Alam Segar (MAS) untuk membahas tuntutan warga, berlangsung tertutup.
Audiensi itu dilakukan di kantor PT. MAS yang beralamat di Kelurahan Latek, Bangil, Pasuruan, Rabu (4/01/2023). Wartawan dilarang masuk untuk meliput kegiatan tersebut.
Baca Juga: Jaga Iklim Investasi di Pasuruan, HR Club Gelar Raker Undang Stakeholder Terkait
"Di luar saja, Mas. Dibatasi orangnya," kata seorang satpam sambil mencegah wartawan untuk masuk ke ruangan audiensi.
Pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, audiensi itu dihadiri oleh Camat Bangil, Kapolsek Bangil, Danramil Bangil, Kanit Intel Polsek Bangil, serta Pundi, utusan dari manajemen PT MAS. Sedangkan dari pihak warga ada lima orang, serta koordinator LPAR, banser, dan LPMDM.
Usai audiensi, Bambang Moko, Koordinator LPAR, menegaskan tuntutannya kepada PT MAS tetap sama. Yaitu meminta manajemen PT MAS memperkerjakan kembali warga setempat yang sempat di-PHK atau kontraknya diputus.
Baca Juga: Diduga Jual Miras, Lujeng Desak Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tutup Bugs Cafe di Taman Dayu
Bambang juga meminta kepada pihak perusahaan agar melakukan pemulihan kondisi air sungai di Dusun Keradenan, Desa Manaruwi, Bangil, Pasuruan.
"Kalau tuntutan kami tidak terakomodir, maka harga mati bagi kami, kami akan menggelar unjuk rasa di depan Pabrik Ale-Ale atau PT MAS," tegas Bambang.
Tak hanya itu, Bambang juga dengan tegas menyatakan agar surat lamaran warga yang diajukan kepada PT. MAS tidak ditandatangani oleh camat dan kepala desa.
Baca Juga: Aktivis LSM Pasdewa Sebut Perubahan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan Penyelewengan Undang-Undang
"Kalau hal itu masih diulang, maka kami akan mengambil langkah untuk melaporkan kepada inspektorat atau bupati. Bahkan kami akan melapor ke Ombudsman, untuk diuji administrasinya terkait pejabat publik," cetusnya.
Ditanya hasil audiensi dengan manajemen PT MAS, Bambang menyebut sudah menemui titik terang.
"Pak Pundi selaku perwakilan perusahaan meminta waktu kepada kami untuk menyampaikan kepada pimpinannya di Surabaya. Ok, besok saya akan datang lagi ke Pabrik Ale-Ale," pungkas Bambang. (afa/rev)
Baca Juga: Terkait Perombakan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan, Pemprov Minta Berpedoman PP 12/2018 dan UU 23/2014
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News