Aksi ribuan massa saat demo di depan Kantor Pemkab Blitar menuntut pemerataan pembangunan.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Ribuan warga Kabupaten Blitar Selatan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Blitar di Kecamatan Kanigoro, Senin (16/1/2023). Kedatangan mereka untuk menyuarakan pemekaran wilayah, alias memisahkan diri dari Kabupaten Blitar.
Gara-garanya, pembangunan wilayah Blitar Selatan yang meliputi 7 kecamatan selama ini kurang diperhatikan dan terkesan dianaktirikan. Menurut massa, pembangunan di wilayah selatan sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan wilayah kota atau wilayah utara.
Dalam aksi tersebut, ribuan massa memenuhi Halaman Kantor Pemkab Blitar dengan ratusan truk. Mereka kemudian berorasi secara bergantian menggunakan sound system yang sudah disiapkan.
Trianto, yang menjadi Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat, menyebut selama ini Pemkab Blitar memang tidak pernah menjadikan kawasan selatan sebagai skala prioritas pembangunan, utamanya infrastruktur.
Padahal, kata dia, APBD Kabupaten Blitar beberapa tahun ini cukup besar. Untuk tahun 2022 saja APBD Kabupaten Blitar mencapai Rp 2,2 triliun. Sedangkan tahun 2023 mencapai Rp 2,4 triliun.
"Tapi ironisnya, hingga saat ini wilayah Blitar Selatan infrastrukturnya banyak yang rusak parah," cetusnya.
Karena itu, Trianto mewakili masyarakat Blitar Selatan menuntut pemkab melakukan pembangun infrastruktur secara merata hingga ke wilayah selatan.
Dengan catatan, pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dengan bersih tanpa KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Masyarakat juga menuntut agar semua visi dan misi Bupati Blitar dilaksanakan secara konsisten," terangnya.
Aksi demonstrasi itu sempat memanas lantaran massa kecewa dengan Bupati Blitar Rini Syarifah yang tak muncul untuk menemui mereka. Massa tak mau hanya ditemui oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Untuk mendinginkan suasana, Wabup Rahmat Santoso akhirnya melakukan panggilan video dengan Bupati Rini Syarifah di hadapan massa.
Ribuan warga itu akhirnya membubarkan diri setelah pakta integritas yang mereka bawa ditandatangani oleh DPRD dan perwakilan Pemkab Blitar.
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso saat diwawancarai wartawan berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada wilayah Blitar Selatan melalui alokasi anggaran hingga 70 persen dibanding wilayah lainnya.
"Pembahasan kan mulai Februari ini, nanti semua ikut mengawal. InsyaAllah tidak sampai ada yang namanya pemekaran," pungkasnya. (ina/rev)
