Demo di DPRD Gresik, Gepal Usung 10 Tuntutan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa Gerakan Penolak Lupa (Gepal) menggelar aksi demo di DPRD Gresik, Selasa (28/2/2023).

Mereka mengusung 10 tuntutan. Yaitu, usut tuntas indikasi penyelewengan bantuan dana hibah UMKM usulan DPRD Gresik, biaya pendidikan, pekerjaan, penataan PKL, penataan parkir, perlindungan terhadap pekerja non PNS, layanan infrastruktur publik (banjir tahunan), layanan air minum, cabut Perppu Cilaka, dan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga serta segera sahkan RUU PPRT.

Baca Juga: Bertahun-tahun Rusak, Warga Minta Akses Penghubung Gresik-Surabaya Diperbaiki

Dalam aksinya, pendemo mengusung spanduk dan poster. Antara lain bertuliskan, gagal antisipasi banjir tahunan, Kejaksaan Negeri Gresik harus serius lagi usut hibah UMKM, jangan lagi rakyat jadi korban, dan lainnya.

Selama aksi tak satupun pimpinan dan anggota DPRD Gresik yang menemui pendemo. Sebab, wakil rakyat sedang ada tugas luar kantor "workshop" di Surabaya.

Karena lama tak ditemui, pendemo sempat merangsek ke pintu gerbang gedung DPRD Gresik.

Baca Juga: Respons Keluhan Warga, Ketua DPRD Gresik Sebut Perbaikan JPD Jadi Prioritas

Pendemo melakukan aksi dorong mendorong pintu gerbang. Akibatnya, roda gerbang keluar dari ril.

Pengunjuk rasa kemudian ditemui oleh Kasubag Subkor Setwan, Anang Yohansa. Ia lantas membacakan tuntutan pendemo.

Abdul Wahab salah satu peserta unjuk rasa menyatakan, pendemo memberikan deadline seminggu kepada DPRD Gresik untuk merespon tuntutan.

Baca Juga: Respons Banjir Gresik, Tim BPBD Jatim Evakuasi Warga dan Serahkan Bantuan Logistik

"Kalau tidak, kami akan kembali melakukan demo ke DPRD," katanya. (hud/git)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News