Bawaslu Tuban Himbau Parpol Tak Melibatkan Pihak Yang Dilarang Saat Mendaftar Bacaleg di KPU

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban melakukan pengawasan dalam tahap pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Tuban pada Pemilu 2024 mendatang.

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tuban, Sunarso saat memantau pendaftaran Bacaleg menyampaikan, himbauan terhadap pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam pendaftaran Bacaleg. Seperti, Kades, ASN, TNI, Polri, dan unsur terkait yang dilarang dalam proses ini.

"Memang itu tidak diperbolehkan, artinya kalau nanti memang dilakukan dan ditemukan akan kita berikan teguran kepada partai politik yang mengikutsertakan mereka," ucapnya, Jumat (12/05/2023).

Sebab menurutnya, pihaknya akan mengklarifikasi kehadiran mereka disini. Seharusnya, partai politik sudah mensosialisasikan kepada bahwa itu larangan.

Oleh sebab itu, ia meminta parpol tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memang dilarang secara aturan. Kehadiran mereka di KPU ini, kapasitas sebagai apa akan diklarifikasi.

"Saya pikir kalau mereka mengatakan tidak tahu itu hal yang lucu, karena sosialisasi pasti sudah disampaikan di internal parpol masing-masing," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Tuban, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nur Hakim menambahkan, hingga saat ini di hari ke-12, baru 5 partpol yang mendaftarkan dan menyerahkan berkas bacalegnya ke KPU Tuban. Diantaranya, PPP, PDI Perjuangan, NasDem, PAN, PKS.

"Kemarin ada 3 parpol. Siang ini PAN dan PKS yang mendaftar dan menyerahkan berkas ke KPU Tuban," sambungnya.

Ia berharap, agar para parpol memanfaatkan waktu yang ada ini dengan baik dan cermat, termasuk kelengkapan administrasinya, agar tidak menumpuk di akhir waktu pendaftaran.

"Berkas administrasi yang harus dibawa di antaranya surat B pengajuan parpol dan surat B pendaftaran bacaleg. Kelengkapannya cukup dapat kita lihat di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPRD," timpal dia.

Terkait bacaleg yang terdiri dari Kades, ASN, TNI dan Polri, KPU akan melakukan penelitian berkas pada tahap penelitian administrasi. Sebab, mereka harus mengundurkan diri dari unsur tersebut.

"Untuk SK pengunduran diri wajib disertakan saat mereka telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT)," tutupnya. (gun/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News