Sah! DPRD Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim TA-2022

Di mana program birokrasi berdampak akan difokuskan pada empat hal, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan reformasi birokrasi tematik.

“Termasuk untuk mengentaskan kemiskinan. Kita bertekad untuk mencapai zero miskin ekstrem di Jatim di akhir 2023 ini. Jika kita lakukan gotong royong, Insya Allah bisa,” tegas Khofifah.

Pun begitu dengan investasi Jatim, lanjut Khofifah, hingga saat ini realisasinya progresif. Ia terus berikhtiar agar investasi di Jawa Timur bisa semakin tumbuh hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Sebagaimana diketahui, realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur di triwulan I 2023 mencapai Rp30 triliun. Capaian itu meningkat sebesar 27,1% year on year atau dibandingkan dengan triwulan I 2022.

"Alhamdulillah, pertumbuhan realisasi investasi Jatim konsisten di atas nasional. Triwulan I tahun ini realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur mencapai Rp30 Triliun atau setara 27,1 persen dari target. Kita akan terus upayakan agar investasi di Jatim terus tumbuh," tegasnya.

Di sisi lain, meski Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim TA-2022 telah disetujui DPRD Jatim, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pihaknya tetap akan memperhatikan koreksi, saran, maupun catatan dari proses pembahasan raperda ini.

Saran dan masukan maupun catatan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan koridor yuridis dari permasalahan yang ada.

“Kami berharap bahwa hal tersebut dapat memperbaiki kinerja pengelolaan APBD yang berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel,” pungkasnya.

Menurutnya, formulasi tindak lanjut ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan sistem pengelolaan APBD yang lebih berkualitas dan lebih berdampak pada tahun mendatang. (dev/rev)