KH Mujib Imron, Plh Bupati Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Menipisnya anggaran untuk universal health coverage (UHC) untuk melayani kesehatan warga miskin yang belum terkaver BPJS direspons oleh Pemkab Pasuruan.
Plh Bupati Pasuruan KH. Mujib Imron saat ditemui di sela menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam Fushilat di Kecamatan Gempol, Rabu (19/7/2023), menyatakan pihaknya akan melakukan penambahan alokasi anggaran.
BACA JUGA:
- Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Mujib ini, kekurangan anggaran UHC merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sesuai dengan amanat UU.
"Kita akan upaya kekurangan (anggaran UHC), karena ini bisa terpenuhi hingga satu tahun nanti. Untuk tahun selanjutnya, kita masih menunggu," jelasnya.
Untuk diketahui, bahwa program UHC (universal health coverage) menelan anggaran cukup besar, yakni Rp152 miliar. Program itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang belum menjadi peserta BJPS.
Seperti diketahui, dana yang disiapkan Pemkab Pasuruan untuk UHC sudah hampir habis. Diperkirakan, dana yang tersisa hanya bisa mengcover sampai bulan Juli 2023.
Jika tidak ada tambahan anggaran di sisa 5 bulan tahun anggaran 2023 ini, maka dipastikan masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan gratis dan harus membayar sendiri saat berobat di faskes atau rumah sakit.
Membengkaknya dana UHC ini karena banyaknya masyarakat yang berobat memanfaatkan layanan tersebut. Karena dari kuota yang disiapkan sebanyak 370 ribu orang, saat ini sudah terserap lebih dari 360 ribu orang. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
