Jelang Pemilu 2024, MUI Gresik Gelar FGD dengan Tema ‘Menolak Serangan Fajar’

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema ‘Menolak Serangan Fajar’, di Kantor MUI setempat, Selasa (17/10/2023), kemarin.

FGD mengundang ketua partai politik (parpol), akademisi, tokoh masyarakat (tomas), budayawan, serta penyelenggara pemilu.

Kegiatan ini, digelar menyikapi maraknya praktik money politic (politik uang) di masyarakat.

Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik, KH Mansoer Shodiq menyampaikan bahwa, FGD dalam rangka ikut merasakan keprihatinan masyarakat dengan maraknya serangan fajar (politik uang).

"Sudah banyak kejadian, disaat pemilu usai, dan banyak calon yang berharap jadi, ternyata tidak terpilih, alhasil yang bersangkutan jadi pasien psikiater. Penyebabnya antara lain, serangan fajar yang hanya beberapa menit jelang coblosan. Untuk itu, besar harapan kami, agar berkumpulnya para tokoh Gresik ini, untuk mencari solusi atas masa depan demokrasi bangsa kita," ucap Kiai Mansoer.

Ketua MUI Gresik Bidang Dakwah, Prof Dr H Abdul Chalik mengungkapkan, demokrasi Indonesia saat ini masih berkutat pada demokrasi prosedural.

"Kedepan harusnya terus dikejar demokrasi substansial, yaitu proses demokrasi yang bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat," ucapnya.

Menurut Prof Cholik, sejak pasca reformasi sampai sekarang yang berjalan hanya demokrasi prosedural, karena demokrasi saat ini cenderung fokus pada kandidasi.

"Sementara di negara-negara maju, kandidat tetap menjadi salah satu faktor, namun faktor penentu adalah sistem. Konsekuensinya di demokrasi Indonesia adalah yang punya popularitas dan figuritas tinggi yang dipandang oleh parpol," terang Guru Besar Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) ini.

Prof Cholik menambahkan, problem yang lahir dari fokus kandidasi, adalah, orang-orang yang punya 'tas besar', tanpa dibarengi dengan kualitas, akan terpilih.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Gresik, Much Abdul Qodir mengungkapkan, stagnannya indeks demokrasi di Indonesia, salah satu faktornya adalah, money politic.

"Memang rusaknya sistem karena politik uang ini luar biasa. Banyak kader-kader di bawah yang punya kualitas mumpuni, tapi pikir-pikir lagi untuk nyaleg, karena problem modal. Kami berharap MUI terus bersuara melawan serangan fajar, agar yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar punya kompetensi dan kualitas," harap Ketua DPRD Gresik.

Ketua DPC Gerindra Gresik, Asluchul Alif menawarkan solusi, atas fakta penurunan kualitas para legislatif, yang salah satu faktornya adalah politik uang.

"MUI Gresik kedepan bisa ikut andil, untuk meningkatkan kapasitas 50 anggota DPRD Gresik, dengan sentuhan-sentuhan MUI, baik spiritual maupun ilmu, untuk diterapkan di gedung dewan," katanya.

Ketua DPC PPP Gresik, Khoirul Huda menyampaikan, harapan untuk menghilangkan money politic itu ada, karena ada sebagian masyarakat yang masih berprinsip kuat.

"Yang ingin saya catat, peran kiai ini sangat penting, masyarakat masih punya rasa takut, minimal akan mengurangi, karena ketaatan masyarakat pada Kiai, terutama Gresik masih sangat besar," jelasnya.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa, mengatakan bahwa, politik uang ini bisa dikurangi di semua level.

"Masyarakat sesungguhnya mendambakan legislatif yang memang pro dan peduli, serta mendesain masa depan mereka. Kami di Bawean membina 1.000 petani, dengan program yang manfaatnya langsung mereka rasakan, dan hasil survei kami, 90% dari mereka loyal pada kami, meskipun tanpa serangan fajar," ungkap Musa.

Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Gresik, Makmun menambahkan, secara partisipasi pemilih, Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan.

"Bahkan di Pilkada 2020 lalu, partisipasinya tertinggi di Jatim, namun itu masih menyisakan pekerjaan rumah, apakah karena kesadaran pemilih yang punya harapan masa depan, atau karena uang?" kata Makmun.

KPU kata Makmun, terus melakukan upaya pencegahan dengan menggiatkan sosialisasi pada calon pemilih di Gresik.

"Hampir tiap minggu kita keliling ke sekolah dan berbagai unsur masyarakat, untuk terus melakukan pendidikan politik, agar para calon pemilih menjadi pemilih yang cerdas, dan tidak memilih karena uang," pungkas Makmun. (hud/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News