Wabup Gresik, Aminatun Habibah saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi X DPR RI. FOTO: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati (wabup) Gresik, Aminatun Habibah menerima kunjungan kerja Komisi X (bidang pendidikan) DPR RI, Kamis (16/11/2023). Kunjungan rombongan dipimpin Hetifah Sjaifudian dalam rangka melihat bantuan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke satuan pendidikan.
Diawali dengan peninjauan di UPT SDN 09 Gresik. Kemudian dilanjutkan peninjauan di UPT SMPN 34 Gresik. Bantuan perangkat TIK berupa chromebook untuk satuan pendidikan di Kabupaten Gresik berasal dari 2 sumber pendanaan. Yaitu, APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TIK tahun 2020 hingga 2023.
BACA JUGA:
- Info BMKG Minggu 2 Juni 2024: Wilayah di Jatim ini Akan Diguyur Hujan Sedang hingga Petir
- Harapan Pj Gubernur Jatim saat Peresmian Kantor Perwakilan LPS II Surabaya
- Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Langsung Buatkan Surat Tugas untuk Gus Barra
- Imbauan BMKG: Beberapa Wilayah Jatim Bakal Diguyur Hujan Ringan dan Panas Terik, Bagaimana Surabaya?
Ada 136 lembaga pendidikan yang menerima. Rinciannya, SD 09, SMP 16, PAUD 20, SLB 2 dan SMA 8 buah. Sedangkan dari DAK TIK mendapat 46 chromebook. Rinciannya, SD 35, SMP 2, SKB 1, SMA 3 dan SMK 5 buah.
Perangkat TIK chromebook dimanfaatkan sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar, seperti membuka platform merdeka mengajar, mengakses rumah belajar, membuka aplikasi perpustakaan digital juga digunakan untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer.
Di hadapan rombongan Komisi X, Wabup menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik. Dikatakan Wabup, capaian IPM Kabupaten Gresik tahun 2023 7,9 persen . Saat ini sudah melampaui IPM nasional yang berada di angka 7,4 persen.
"Capaian ini, masih akan terus ditingkatkan hingga mencapai target di atas angka 8 persen. Karena itu, diperlukan dukungan salah satunya pada bidang pendidikan, seperti perangkat TIK dalam kegiatan pembelajaran," ucapnya.
Wabup juga menyampaikan, besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik pada bidang pendidikan. Perhatian ini tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan Pemkab Gresik dalam peningkatan kualitas pendidikan.
"Kami support penuh pendidikan. Karenanya hampir sepertiga anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik dialokasikan untuk pendidikan. Termasuk juga dukungan kami kepada guru-guru yang belum menjadi PPPK, dan juga yang belum menerima sertifikasi," tutur Wabup.
Ditambahkan Wabup, dukungan Pemkab Gresik juga diberikan kepada SMA/SMK/MA di wilayahnya. Meski secara tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut tidak berada di Pemkab Gresik, namun ini tidak membuat Pemkab Gresik menutup mata.
"Ini karena kesadaran kami bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di Kabupaten Gresik," ungkap Wabup.
Sementara itu, Hetifah Sjaifudian menyatakan, apa yang dilakukan Pemkab Gresik bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Ia mengungkapkan, masalah kewenangan merupakan masalah yang kerap ditemui di kabupaten/kota atau provinsi. Karena itu, ia patut mengapresiasi jika ada daerah yang tidak lagi mempersoalkan pembagian kewenangan urusan lembaga pendidikan di wilayahnya.
Hetifah Sjaifudian menambahkan, Pemerintah Pusat menyadari banyak yang harus dukung di kabupaten/kota maupun provinsi terkait Teknologi dan Informatika (TIK). Salah satu faktornya, karena perkembangam teknologi yang amat pesat pasca pandemi Covid-19.
"Dinas Pendidikan Gresik harus bisa menjelaskan kondisi umum di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. Tidak harus terkait bantuan TIK tapi bisa sarana dan prasaran penunjang di sekolah agar dapat dijadikan catatan Komisi X DPR RI setelah kunjungan di Kabupaten Gresik," pintanya.
Kegiatan ini juga ada sesi hearing (dengar pendapat) terkait bidang pendidikan dari para guru, kepala sekolah, dan pengamat pendidikan di Kabupaten Gresik. Selanjutnya, hasil hearing akan menjadi oleh-oleh Komisi X DPR RI untuk menjadi masukan saat kembali ke Jakarta. (hud/ns)
