Gubernur Khofifah saat menerima kunjungan Kepala Divre Perhutani Jawa Timur, Asep Dedi Mulyadi, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah menerima kunjungan Kepala Divisi Regional (Divre) Perhutani Jawa Timur, Asep Dedi Mulyadi, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (5/12/2023).
Dalam kegiatan ini, gubernur mengatakan bahwa jumlah KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus setelah penetapan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan (KLHK), menjadikan perhutanan sosial di Jawa Timur hingga September 2023 seluas 188.370,98 hektare (ha).
BACA JUGA:
- Hari Mangrove, Khofifah Ingatkan Lagi Pentingnya Ekosistem Mangrove bagi Kesejahteraan Masyarakat
- Pj Gubernur Jatim Apresiasi FGD Kebijakan Kenaikan CHT
- Pemprov Jatim Serahkan Penghargaan untuk Pemenang Agen Perubahan Terpuji 2024
- Khofifah Sebut Kebaya Sebagai Identitas Bangsa yang Perlu Dijaga dan Dilestarikan
Luasan hutan sosial Jatim yang besar tersebut, lanjut Khofifah, berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial. Hingga September 2023, jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Jateng 23.327 KK, Jabar 21.159, Banten 15.544 KK dan Yogyakarta 5.005 KK.
"Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Perhutani untuk terus memaksimalkan potensi perhutanan khususnya perhutanan sosial di Jatim. Apalagi ada 380 kelompok petani hutan di Jawa Timur yang telah memperoleh akses legal pemanfatan hutan sosial dengan luas areal kelola seluas 188.370,98 hektare," urai Khofifah.
"Belum lagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk sebanyak 765 unit," imbuhnya.
Khofifah menyatakan, peran dan kontribusi KUPS, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ini berdampak positif terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jatim.
Menurut dia, KUPS, KTH dan LMDH merupakan kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan. Para kelompok petani hutan ini juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan.
"Mereka juga yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan khususnya di wilayah hutan. Untuk itu hutan sosial harus terus dimaksimalkan pemanfaatannya seiring dengan pelestariannya," katanya.
"Dengan adanya kelompok-kelompok ini baik Kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompok Tani Hutan, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan dengan tetap menjaga pelestariannya," tuturnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Divre Perhutani Jatim, Asep Dedi Mulyadi, mengatakan audiensi kali ini memiliki maksud dan tujuan untuk terus menjalin silaturahmi dan kerja sama di antara Perhutani Jatim dengan Pemprov Jatim.
"Terima kasih sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin. Sekaligus di momen ini kami bermaksud menyampaikan perkenalan sebagai Kepala Divre Perhutani Jatim per 20 November 2023," ucapnya. (dev/mar)
