Usai Dikukuhkan, PD Pemuda Muhammadiyah Tuban Kritik Kepemimpinan Bupati Lindra

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Tuban periode 2023-2027 resmi dikukuhkan pada Sabtu (9/12/2023). Tercatat, ada 48 pengurus yang telah dikukuhkan oleh Pengurus PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Rifqi Argadianto, dan mereka merupakan hasil dari MUSYDA ke-XVII yang digelar pada kegiatan sebelumnya.

"Alhamdulillah acara pengukuhan berjalan lancar," kata Ketua Umum PD Pemuda Muhammadiyah Tuban, Yusron, saat dikonfirmasi pada Minggu (10/12/2023).

Baca Juga: Rektor IIKNU Tuban Pastikan Kesiapan Lulusan Profesi Bidan dan Ners

Dalam pengukuhan ini, pihaknya telah mengudang 300 orang tamu undangan. Di antaranya, jajaran Forkompimda Tuban, Ketua PDM, PDA, PPM, PWPM, PDNA, PC IMM dan Ortom Muhammadiyah lainnya, tak ketinggalan pengurus partai politik di Tuban.

"Mereka semua kami undang, karena sekaligus ikut menyaksikan bahwa Pemuda Muhammadiyah juga melaksanakan Deklarasi Pemilu Cerdas," ucap Yusron.

Menurut dia, deklarasi pemilu cerdas adalah hasil dari buah pemikiran teman-teman PDPM guna menyikapi masa Pemilu 2024. Dalam aksi deklarasi tersebut para jajaran Forkopimda, Ketua PDM, PDA, PWPM, PDPM bersama-sama menandatangani papan deklarasi pemilu cerdas sebagai aksi simbolik untuk mendukung gelaran pemilu yang cerdas dan bermartabat.

Baca Juga: Di Pertemuan Strategis dengan Muhammadiyah, Menteri ATR/BPN Bahas Legalisasi Aset dan Pemanfaatannya

"Harapannya dalam pemilu 2024 mendatang masyarakat tidak terpolarisasi menjadi kubu-kubu yang bisa menghancurkan ukhuwah dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban," bebernya.

Di sisi lain, kata Yusron, Pemuda Muhammadiyah juga menyoroti kinerja Pemkab Tuban yang tidak sesuai dengan visinya, yakni Mbangun Deso Noto Kuto. Bahkan, Pemuda Muhammadiyah melihat ada tanda-tanda munculnya stigma masyarakat yang menunjukkan ketidaksukaan penggunaan warna kuning dalam setiap acara pemerintah daerah setempat. 

Selain itu, berbagai kegiatan Pemkab Tuban dinilai hanya mengedepankan upacara seremonial saja tanpa ada kajian setelahnya.

Baca Juga: BPKPAD Tuban Serahkan Insentif Prestasi Pemungut PBB-P2 untuk Kecamatan Hingga Desa Tercepat

"Kalau stigma liar muncul ketika banyak masyarakat yang mulai berfikir bahwa visi Mbangun Deso Noto Kuto terlalu berat untuk direalisasikan jika hanya mengedepankan even seremonial. Harapannya ya Pemkab mampu mewadahi aspirasi masyarakat, terlebih dalam bentuk naskah akademik demi menciptakan visi misi yang dicita-citakan Bupati Lindra," urai Yusron.

Sejak berita ini diterbitkan, BANGSAONLINE.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi berita terkait Bupati Lindra yang belum mampu melaksanakan visi misinya. (wan/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News