GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menanggapi langkah bupati yang membuka seleksi terbuka (selter) 4 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama.
Keempat jabatan itu ialah kepala dinas tenaga kerja (disnaker), kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, dan staf ahli bupati bidang fisik prasarana.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Saya mengapresiasi langkah bupati yang lakukan selter 4 jabatan eselon II yang kosong agar segera terisi jabatan definitif," kata Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (14/1/2024).
Ia berharap, selter atau lelang 4 JPT pratama untuk mengisi kekosongan benar-benar dilakukan secara profesional.
"Sehingga bisa menghasilkan pejabat yang punya kopetensi dan etos kerja yang baik," tuturnya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Menurut Qodir, dari 4 JPT pratama yang dilelang, ada jabatan yang krusial sehingga dibutuhkan pejabat yang memiliki kemampuan dan kepiawaian memimpin.
Antara lain, jabatan kepala disnaker. Jabatan ini kata Qodir, harus ditempatkan sosok figur pejabat yang benar-benar punya kemampuan dan mumpuni dalam hal SDM.
Sebab, Gresik merupakan daerah yang dikenal dengan kota industri, karena memiliki kawasan industri sangat luas.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Gresik berdiri ribuan industri, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN)," ucap Qodir.
Meski dikenal dengan kota industri, namun angka pengangguran di Gresik masih cukup tinggi. Problem industrialisasi juga cukup komplek.
"Makanya, dibutuhkan inovasi dan solusi atas problem itu semua yang dilakukan oleh seorang kepala disnaker selaku pelaksana teknis," urai Ketua DPC PKB Gresik ini.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Begitu juga, kepala pelaksana (kalaksa) BPBD. "Pejabat yang dihasilkan dari selter harus mampu membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misi yang ada," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News