Gubernur Khofifah saat mengikuti rapat koordinasi yang digelar KPK secara daring.
“Terima kasih, di awal tahun seperti ini kami mendapatkan guidance kemudian arahan-arahan dan tentu pendampingan di titik-titik di mana yang tadi mendapatkan underline dari pak direktur (direktur kordinasi dan supervisi wilayah III KPK RI ) kami akan menindaklanjutinya dengan detail,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah banyak melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dalam upaya mencegah korupsi. Salah satu indikatornya ialah pada tahun 2023 upaya penindakan di Jatim turun dibanding tahun sebelumnya.
“Artinya Pemprov Jatim semakin hari semakin baik dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di pemerintahan,” katanya.
Selain itu, Bahtiar juga mengingatkan beberapa potensi korupsi yang harus diwaspadai dan dicegah di antaranya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penggunaan Belanja dan Pendapatan APBD, Pemberian Rekomendasi Teknis Terhadap Perizinan, serta Jual Beli Jabatan.
“Kemudian ada juga Pengadaan Barang dan Jasa, Penyaluran Belanja Hibah, Bansos, dan BK, Penggelapan BMD dan Pembiaran Hilangnya BMD, serta Petty Corruption pada sektor pelayanan publik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga memperkenalkan Pelaksana Satuan Tugas dari KPK yang mengampu di Jatim. Saat ini Satgas di wilayah Jatim dikomandani oleh Wahyudi menggantikan Edi Suryanto.
Tampak hadir dalam rakor mendampingi gubernur, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono; Inspektur Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan; dan sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi setempat. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
