Bahas Penguatan Wewenang MPR RI, Syafiuddin Serap Aspirasi Masyarakat di Bangkalan

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Bangkalan, Selasa (29/1/2024).

Acara berlangsung di Aula Rumah Aspirasi Song Osong Lombhung di Perum Griya Abadi Bangkalan.

Kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat dan pemuda Bangkalan ini berupa penguatan wewenang MPR RI yang disampaikan langsung H. Syafiuddin.

Dalam paparannya, Anggota Fraksi PKB tersebut menyampaikan penguatan peran dan fungsi dari anggota MPR RI.

Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kewenangan konstitusional MPR dalam menyususn peraturan yang mengikat.

"Penguatan ini perlu dilakukan, apalagi setelah adanya amandemen. Sebab kalau sudah diamandemen, MPR tidak bisa lagi membuat peraturan yang bersifat mengikat," ungkapnya.

Acara itu juga mengundang H. Musawwir, Dosen Universitas Trunojoyo Madura. Ia melihat penguatan fungsi dan wewenang MPR RI dilakukan untuk menciptakan sistem hukum ketatanegraan yang efektif dan komprehensif.

Sehingga masyarakat dapat mengelola dan mengatasi krisis politik sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

"Darurat konstitusi dapat terjadi ketika ada kebuntuan politik antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Atau bisa juga terjadi ketika eksekutif dan legislatif dengan lembaga yudikatif. Itu bisa saja terjadi," terangnya.

Untuk mengatasi krisis politik ataupun konstitusi, kata Musawwir, harus dimulai dengan mengembalikan wewenang subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

"Kewenangan subjektif superlatif ini ada di bawah kuasa MPR RI. Ketika negara dihadapkan pada situasi krisis politik, maka lembaga inilah yang harus aktif mengambil peran untuk mengatasi masalah sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan," pungkasnya. (ida/uzi/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News