Komisi IV DPRD Tuban saat berkunjung ke Kantor Kemenpan RB RI. Foto: Ist.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Tuban mendatangi kantor Kemenpan RB di Jakarta untuk berkonsultasi dan koordinasi, Selasa (23/07/2024).
Sebelumnya, pada pekan lalu Komisi IV DPRD Tuban yang dipimpin Tri Astuti, juga sempat berkonsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.
BACA JUGA:
- Kabel Fiber Optik Semrawut di Tuban, Dewan Dorong Perda Utilitas
- Pertamina Pecat 2 Sopir Tangki di Tuban atas Dugaan Pencurian, Ketua Komisi II Bantah Tuduhan
- Proyek SR Sebabkan Rumah Warga Retak, Komisi I DPRD Tuban Panggil Waskita Karya
- Anggota DPRD Tuban Tri Astuti Safari Ramadan Bersama Yatim dan Kader Partai
Komisi IV DPRD Tuban berupaya mencari solusi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan.
Astuti menyampaikan, saat ini masih ada sebanyak 710 tenaga non-ASN bidang kesehatan dan 1.358 non-ASN bidang pendidikan di Pemkab Tuban.
Namun, BKPSDM Tuban di formasi 2024 hanya mengajukan sebanyak 120 guru dan 34 tenaga teknis, 155 PPPK nakes, dan 8 PNS.
Untuk itu, politikus perempuan dari Partai Gerindra ini berharap pada tahun 2025 tidak ada lagi tenaga honorer, sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Penyelesaian masalah ini harus dilakukan paling lambat akhir 2024. Oleh karena itu, kami dari Komisi IV DPRD Tuban meminta agar ada kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini," jelas Astuti.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
