Pilkada Serentak 2024
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Fenomena calon tunggal dan kotak kosong menjadi sorotan lantaran marak jelang Pilkada 2024.
Muncul kekhawatiran publik jika fenomena ini berdampak pada partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi.
Baca Juga: Gelar Sosialisasi Pemungutan, Hitung dan Rekapitulasi Suara, Ini Harapan KPU Kota Batu
Pengamat politik Universitas Airlangga, Hari Fitrianto SIP MIP, fenomena kotak kosong bukanlah indikasi dari krisis demokrasi.
Melainkan lebih kepada masalah teknis terkait penjadwalan pemilu yang kurang ideal.
"Fenomena kotak kosong itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan krisis demokrasi. Namun, hanya soal pengaturan jadwal antara pemilu nasional dengan pilkada yang terlalu dekat,” kata Hari, Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada 2024, Polres Batu dan Tim Gabungan Gelar Patroli Skala Besar
Hari menyebut, pentingnya prinsip timely manner dalam penyelenggaraan pemilu.
Pemilu harus dirancang untuk memungkinkan partisipasi maksimal dari masyarakat.
Namun disayangkan, ambisi untuk melaksanakan pilkada serentak di tahun ini belum diiringi dengan pertimbangan waktu yang matang.
Baca Juga: Isi Hari Tenang Kampanye, Khofifah-Emil Ziarah ke Makam KH Hasyim Asy’ari dan Gus Dur
“Dengan menyerentakkan antara pemilu nasional dengan pilkada, partai politik dan calon-calon pemimpin di daerah tidak punya cukup waktu untuk melakukan konsolidasi,” sambungnya.
Asumsi berkembang. Masyarakat menganggap calon tunggal berpotensi menang melawan kotak kosong.
“Hanya ada satu kandidat yang bekerja keras menghadirkan pemilih ke TPS. Sementara itu, kotak kosong tidak memiliki tim sukses, sehingga membuat orang menjadi enggan atau malas datang ke TPS,” ujarnya.
Baca Juga: Cek Kesiapan Logistik Pilkada 2024, Kapolres Madiun Datangi Gedung PPK se-Kabupaten
Bila kotak kosong menang akan memiliki dampak sosial-poilitik bagi masyarakat setempat.
Pasalnya, kepemimpinan akan diisi pejabat sementara. Ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Kotak kosong, lanjut Hari, tidak bisa dimaknai sebagai bentuk protes politik dari masyarakat.
Baca Juga: Saat Cek Logistik KPU, Pj Wali Kota Batu Beri Arahan Petugas Gabungan untuk Tertibkan APK
“Pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa semakin serentak pemilu dilakukan, semakin baik. Namun, yang sebenarnya diperlukan adalah pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah,” bebernya.
"Jadwal Pemilu nasional dan pemilu daerah sebaiknya tidak dilakukan bersamaan. Jika pemilu nasional, misalnya, dilakukan di tahun 2024, maka pemilu daerah idealnya dilaksanakan dua tahun setelahnya," cetusnya. (van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
