Napak Tilas Pendirian NU, yang Semula Menolak, Jadi Paling Aktif Kampanye AHWA

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Berbeda dengan KH Ahmad Azaim Ibrahimy yang banyak mengungkap “isyarat langit”, Prof Dr KH Malik Madani banyak bercerita tentang praktik pelanggaran dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang Jawa Timur. ”Muktamar kemarin itu bukan Muktamar Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Juhala’,” kata Malik Madani di musala peninggalan Syhaikhona Kholil bin Abdul Latif di Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan Madura Jawa Timur. (Baca juga: Napak Tilas Pendirian NU di Bangkalan, Kiai As’ad Larang Kiai Azaim Jadi Pengurus NU)

Mantan Katib Am Syuriah PBNU itu bercerita bahwa ide Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) itu semua dirinya yang mengusulkan di PBNU untuk diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Alasannya, karena pada Muktamar NU ke-32 di Makassar permainan politik uang terjadi secara luar biasa. Jadi jauh sebelum wacana AHWA itu mencuat di Jawa Timur dirinya sudah mengusulkan agar AHWA diberlakukan.

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

”Tapi reaksi para pengurus PBNU sangat keras menolak. Saya dianggap set back. Mereka bilang orang-orang luar negeri memuji NU paling demokratis kok malah mau mempraktikkan AHWA. Itu langkah mundur. Jadi pengurus PBNU yang sekarang koar-koar mendukung AHWA itu dulu menyerang saya,” kata Kiai Malik Madani yang asli Tanah Merah Bangkalan Madura itu.

Bahkan KH Sahal Mahfudz, kata Kiai Malik Madani, termasuk kiai yang menolak saat itu. ”Kiai Sahal bilang kepada saya. Sampeyan kayak tidak tahu kiai NU saja,” kata Kiai Malik Madani yang Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Meski demikian, kata Kiai Malik, PBNU akhirnya membentuk tim yang diketuai KH Masdar Farid Mas’udi. Tugas tim ini merumuskan AHWA secara teknis. ”Tapi ternyata yang dibahas justru dari sudut fiqh. Padahal dari sudut fiqh AHWA itu sudah rampung. Bagaimana praktik secara teknis di lapangan, itulah yang seharusnya dibahas,” katanya.

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

Akhirnya tim ini tak jalan karena tak bekerja secara serius. Namun dalam perkembangannya, menurut Kiai Malik, ketika mereka punya kepentingan untuk mengegolkan orang tertentu sebagai Rais Am dan Ketua Umum PBNU, ternyata mereka yang semula menolak AHWA justru paling aktif mengkampanyekan AHWA dalam event pra Muktamar NU. Sejak itulah Malik Madani tak bersemangat lagi untuk menerapkan AHWA. Karena AHWA hanya dipakai untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kebaikan NU. Faktanya AHWA dipaksakan tanpa prosedural dan melanggar AD/ART serta diwarnai intimidasi dan riswah alias uang sogok.

Kiai Malik Madani juga mengkritisi tulisan KH Ma’ruf Amin berjudul Khitah Islam Nusantara yang dimuat Harian KOMPAS yang dianggap banyak salahnya, baik secara konseptual maupun terjemahan bahasa Arabnya. Apa saja salahnya? Ikuti lanjutan laporan menarik ini pada edisi berikutnya (bersambung). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News