Gus Barra dan dr Rizal Octavian di debat Pilbup Mojokerto kedua
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Calon Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra) tampil lebih percaya diri dalam debat publik ke-2 Pilkada Mojokerto yang diselenggarakan KPU, Sabtu (2/11/2024).
Dia didampingi Calon Wakil Bupati, dr Muhammad Rizal Octavian tampil moncer dan lugas dengan gagasan yang diusungnya dalam debat yang disiarkan di JTV.
Bahkan alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir itu menyodorkan program yang inovatif.
Di antaranya akan memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke wilayahnya sendiri.
Sekadar informasi, selama ini pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto nebeng atau berada di wilayah pemerintahan kota (Pemkot) Mojokerto.
Menurut Gus Barra, pemindahan pusat pemerintahan itu akan mengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto.
“Akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru,” kata Gus Barra.
Gus Barra memang cukup lama mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan ini. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Terutama di sektor perdagangan.
Karena mulai dari ASN Pemkab Mojokerto yang jumlahnya 3.000 lebih hingga warga yang berkepentingan dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan berbelanja di Kabupaten Mojokerto, bukan di Pemkot Mojokerto.
Otomatis perputaran dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto akan lebih dinamis dan meningkat.
Program dan visi misi yang disodorkan Gus Barra memang lebih banyak berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memanusiakan warga Mojokerto, di samping SDM.
Maklum, warga Mojokerto, baik dari segi pendidikan maupun kesejahteraan masih sangat rendah. Angka kemiskinan masih tinggi dan mayoritas pendidikan warga Mojokerto setingkat SMP.
Bahkan masih banyak rumah tak layak huni dan kesulitan ekonomi.
“Visi yang kami usung ini untuk memastikan seluruh masyarakat kabupaten Mojokerto terpenuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Gus Barra. Yaitu meliputi kebutuhan papan, pangan, kesehatan, pekerjaan umum, tata ruang.
“Tidak boleh di Kabupaten Mojokerto ada masyarakat tidak bisa makan,” katanya.
Begitu juga soal papan. Gus Barra mengaku punya program bedah rumah untuk rumah tak layak huni.
“Kami punya program bedah rumah. Tidak boleh ada rumah tak layak huni di Kabupaten Mojokerto,” katanya.
Debat publik sempat seru ketika sesi penajaman visi misi terkait sistem birokrasi yang transparan. Gus Barra menekankan pentingnya memaksimalkan sistem digitaliasi. Ia berharap pelayanan itu sampai tingkat desa. Dan ini sudah dipraktikkan pemerintah kabupaten lain.
“Contohnya Banyuwangi,” kata Gus Barra sembari mengatakan bahwa kepala desa di Banyuwangi bisa mengerjakan pekerjaannya dari tempat jarak jauh karena sudah memakai sistem digitalisasi.
Gus Barra juga mengatakan bahwa semua OPD dan camat harus punya platform digital. Sehingga keluhan dan aspirasi masyarakat bisa langsung dan bisa direspon cepat.
Ikfina Fahmawati, Calon Bupati nomor urut 1, mengklaim di Pemkab Mojokerto sudah menggunakan sistem digitaliasi. Bahkan sampai tingkat desa. Tapi Gus Barra mementahkan.
“Buktinya di desa masih manual,” kata Gus Barra.
Menurut Gus Barra, platform digital yang dibangun oleh Pemkab Mojokerto tak jalan. Gus Barra menduga karena faktor SDM dan sebagainya.
“Saya termasuk pengguna platform digital yang sudah dibangun oleh Pemkab Mojokerto. Dan saya di dalamnya karena saya wakil bupati,” kata Gus Barra.
“Yang selalu kami temui di lapangan, bahwa prlaform itu kurang bekerja atau kurang maksimal. Bahkan saking tidak percayanya saya menggunakan sendiri. Misalnya Damar Mojo. Masuk pengaduan itu ribet. Harus masuk ke Facebook, ke instagaram. Akhhirnya banyak aduan-aduan, Gus kenapa aduan seperti Damar Mojo kok susah diakses,” kata Gus Barra.
Menurut Gus Barra, selama SDM-nya tak dibenahi sampai kapanpun sistem itu tak akan berjalan dengan baik. (*)
