Tindak Lanjuti Raker, Komisi I DPRD Tuban Sampaikan Aspirasi ke Kementerian PU

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD Tuban berkunjung ke kantor Kementerian PU di Jakarta pada hari ini, Kamis (14/11/2024). Agenda tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja dengan Dinas PUPR-PRKP Tuban beberapa minggu lalu terkait 4 hal yang perlu segera disampaikan kepada Kementerian PU, dalam hal ini Dirjen Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA.

Rombongan Komisi I DPRD Tuban diterima Andi Rahmanto selaku Kasubdit. Pada kesempatan itu, anggota Komisi I DPRD Tuban, Tri Astuti, menyampaikan langsung keempat hal yang perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Adapun yang pertama ialah untuk penanganan banjir perlu pembangunan waduk di Desa Jadi, Kecamatan Semanding. Terlebih karena pembebasan lahan sudah tuntas, dan telah dianggarkan masuk proyek strategis nasional di Kementerian PU tapi batal dilaksanakan.

Kemudian di Kecamatan Rengel, Plumpang, Soko, di wilayah bantaran tanggul Sungai Bengawan Solo yang merupakan daerah terdampak banjir, Pemkab Tuban telah melakukan pembebasan lahan yang telah dianggarkan melalui APBD secara bertahap. Namun untuk pembangunan fisiknya adalah wewenang BBWS Bengawan Solo.

"Kami mohon bantuan Kementerian PU untuk mendorong pembiayaan fisiknya berupa tanggul beton atau peraped," kata Astuti kepada Andi.

Politikus dari Gerindra ini juga menyampaikan untuk penanganan luapan Kali Kening, mulai kecamatan Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, dan Parengan seperti longsor maupun luapan air saat musim hujan yang merupakan kewenangan pusat, saat ini anggarannya masih minim.

Terkahir, Astuti juga mengatakan jika pembangunan TPA RDF persampahan yang sudah dilelang oleh kementerian PU pada 2021, dan sudah ada pemenangnya yaitu PT Waskita Karya, agar dapat diselesaikan pada tahun ini atau tahun depan.

Usai menyampaikan pelbagai hal, permasalahan tersebut diharapkan segera bisa terealisasi. Mengingat, Tuban sebagai salah satu penopang komoditi padi dan jagung di Jawa Timur.

Astuti berpesan kepada Dinas PUPR-PRKP Tuban agar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Dalam hal ini Kementerian agar sinergitas program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan target prioritas dalam mengatasi berbagai masalah, dan isu strategis dengan mendaya gunakan pemanfaatan potensi daerah, mengingat pertanian sebagai sumber ketahanan pangan," pungkasnya. (coi/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News