Lebih lanjut, perubahan anggaran tidak sekadar berdampak terhadap vaksinasi. Melainkan kinerja peningkatan produksi ternak sapi melalui IB tahun 2025 tidak terganggu. Adhy mengajak seluruh pimpinan untuk tidak bergantung pada APBD. Artinya, pemimpin di masing-masing wilayah harus mandiri dan kerja cerdas demi mempertahankan swasembada pangan sekaligus gudangnya ternak di Jatim.
“Jangan tergantung dengan APBD. Kalau dibebankan ke APBD tidak kreatif dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Harus berdaya. Bangun kemitraan dengan pihak swasta maupun luar negeri. Itu menjadi opsi agar mampu menghasilkan dan menjamin produksi ternak,” tegasnya.
Terlebih, kata Adhy, populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim menjadi salah satu yang terbesar. Disebutkan, populasi sapi perah berkontribusi terhadap nasional sebanyak 62 persen. Sedangkan sapi potong berkontribusi terhadap nasional sebanyak 28 persen.
Sementara itu, Kepala Disnak Jatim Indyah Aryani mengatakan, pihaknya akan terus evaluasi pengendalian penyakit PMK melalui vaksinasi, kinerja peningkatan populasi sapi melalui Inseminasi Buatan (IB) tahun 2024-2025 serta penyiapan Rumah Potong Hewan (RPH) agar memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM.
"Bersama-sama mencari formula bagaimana langkah teknis dan operasional yang harus dilakukan ke depan," ungkapnya.
Terkait penyakit Lumpy Skin Disease (LSD), Indyah menegaskantelah terkendali dan sudah mengalokasikan vaksin ke beberapa Kabupaten / Kota. Namun masih membutuhkan pasokan lagi. (dev/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
