
MALANG, BANGSAONLINE.com - Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Langgeng Supriyanto membantah tudingan PusDek (Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik) yang menduga adanya praktik pungli kepada pihak sekolah SD di Kabupaten Malang
"Tidak ada itu (pungutan ke kepala sekolah)," ujar Langgeng ketika dikonfirmasi, Kamis (23/1/2024).
Baca Juga: Atap Ruang Kelas SDN Grudo 3 Ngawi Rusak Berat dan Siap Ambrol, Siswa dan Guru Terakhir
Langgeng bahkan memperlihatkan adanya surat pernyataan dari kepala sekolah SD di Kabupaten Malang terkait tidak adanya praktik pungutan liar.
Dalam surat pernyataan kepala sekolah SD tersebut, ada tiga poin yang disampaikan.
Poin pertama menjelaskan bahwa alokasi dana anggaran khusus (DAK) 2024 untuk RKB dilakukan secara swakelola dan dibantu konsultan.
Baca Juga: Ditetapkan sebagai Paslon Terpilih, Sanusi-Latifah Siapkan 100 Miliar untuk Program Prioritas
Poin kedua, bahwa pekerjaan proyek pembangunan SD tidak dikerjakan Miftah (menantu Langgeng Supriyanto).
Dan poin terakhir, menerangkan bahwa Langgeng Supriyanto tidak melakukan pungutan liar atau pemerasan terhadap kepala sekolah.
"Dengan surat pernyataan ini kami jelaskan tidak ada praktik pungutan ke sekolah itu," kata Langgeng.
Baca Juga: Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Bersama Forum Komite Gelar Rakor
Seperti diberitakan, PusDek menuding terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Dugaan pungli itu dilakukan kepada kepala sekolah SD se-Kabupaten Malang yang disinyalir dilakukan oleh oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) yang berinisial 'LS'.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga memberikan klarifikasi terkait surat yang dilayangkan PusDek.
Baca Juga: KPK Resmi Tahan Bupati dan Kadis PUPP Situbondo dalam Dugaan Korupsi Dana PEN
Dalam surat balasan dinas pendidikan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa terkait program DAK 2024, khususnya jenjang SD sudah dilaksanakan sesuai dengan juknis.
Sedangkan terkait dengan dugaan pungli, pihak Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Malang untuk menelusuri dan menyelesaikan masalah tersebut.
Baca Juga: Khofifah Tinjau Pelaksanaan MBG Perdana Jenjang Pendidikan Menengah di Surabaya
"Kami menghargai perhatian dan kepedulian PusDek terhadap integritas dan transparansi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Malang," ucap Plh Dinas Pendidikan Rosyta Dewi. (dad/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News