Kementerian ATR/BPN Tekankan Asas Contrarius Actus dalam Proses Penyelesaian Polemik Pagar Laut

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Terkait polemik penerbitan hak guna bangunan (HGB) di sekitar kawasan pagar laut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menerangkan bahwa asas Contrarius Actus dapat berlaku jika ditemukan kesalahan dalam proses administrasi penerbitan hak atas tanah.

“Saya ingin mengingatkan bahwa posisi Kementerian ATR/BPN kalau dalam hukum administrasi negara itu sifatnya asas Contrarius Actus,” terang Harison, saat menjadi narasumber dalam dialog di salah satu acara Garuda Tv, Selasa (21/01/2025).

Ia menjelaskan, asas Contrarius Actus adalah asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku ketika ada kesalahan faktual yang nyata.

Asas Contrarius Actus dapat diterapkan dalam pembatalan sertifikat, penolakan pengajuan, dan pencabutan sertifikat.

Tidak hanya itu, dalam pembuatan sertifikat, asas tersebut memiliki kesan hukum yang signifikan, yakni mencegah penipuan dan pemalsuan dokumen, menjaga kepastian hukum dan keabsahan sertifikat, dan menghindari sengketa tanah.

Disampaikan Horison, saat ini Menteri Nusron Wahid telah memberi arahan kepada jajaran untuk segera menemukan akar persoalan pagar laut tersebut.

“Semua sedang berjalan hari ini. Kalau dari Kementetian ATR/BPN akan melakukan secepatnya. Kalau telah lengkap dilaporkan ke pimpinan. Nanti Pak Menteri sendiri yang akan memutuskan target itu kapan akan dilaporkan (ke publik,red),” tegas Kepala Biro Humas.

Dialog yang dipandu oleh Tysa Novenny tersebut juga menghadirkan tiga orang narasumber lain, yakni Rocky Gerung, Ketua Lingkar Nusantara Hendarsam, dan Direktur Maritime Strategice Center Muhammad Sutisna. (afa/msn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News