Pembunuhan Aktivis Penolak Tambang di Lumajang, DPR Minta Dalang Diungkap

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPR mendesak kepolisian mengusut dan menangkap aktor intelektual pembunuhan Salim (30), petani sekaligus aktivis asal Lumajang yang menolak penambangan pasir di Pantai Watu Kecak, Kabupaten Lumajang. Saat ini, Polres Lumajang telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut serta penganiyaan Tosan (40), petani lainnya.

(Baca juga: Polisi Tetapkan 18 Tersangka dalam Pembunuhan Aktivis Penolak Tambang di Lumajang)

Baca Juga: Hendak Perang Sarung, Puluhan Remaja di Lumajang Digelandang Polisi ke Mako Polres

"Saya minta kasus ini diusut tuntas. Aparat harus bisa mengungkap bukan hanya pelaku pembunuhan, tetapi juga ungkap siapa aktor intelektual di belakangnya," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo yang membidangi pertanian, Senin (28/9) dikutip detik.com.

Salim dikeroyok hingga tewas saat hendak beraksi mengusir alat berat tambang pasir ilegal di Pantai Watu Pecak. Edhy pun mengaku heran mengapa hal seperti ini terjadi di era kebebasan berpendapat. "Saya sungguh terkejut, saat pemerintah gencar meneriakan ketahanan pangan, ternyata masih ada petani yang bernasib tragis seperti Salim. Terlebih ini terjadi di zaman bebas menyatakan pendapat," ujar Waketum Gerindra ini.

Dia pun meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani. Edhy mengungkapkan bahwa banyak petani hanya menggarap sawah tetapi tidak memiliki lahan. "Pemerintah harus serius melindungi petani kalau perlu ada asuransi khusus untuk petani. Petani adalah ujung tombak pangan kita, jangan ada lagi petani yang nasibnya tragis seperti Salim," ungkapnya.

Baca Juga: Puluhan Pemuda di Lumajang Digerebek Polisi saat Pesta Ganja

(Baca juga: Kasus Tambang Ilegal di Lumajang, Komisi A DPRD Jatim: Pecat Kasatpol PP Jatim)

Sementara, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution mengutuk aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap aktivis antitambang di kawasan Watu Pecak, Kabupaten Lumajang. Dia meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

Maneger mendesak pemerintah, khususnya Lumajang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pihak keamananan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negera untuk hidup dan terhindar dari rasa takut. "Negara tidak boleh tunduk kepada aktor non negara," kata Maneger melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/9) dilansir detik.com.

Baca Juga: Begal Semakin Merajalela, Pemkab Lumajang Akan Pasang CCTV di Seluruh Desa

Menurut Maneger, tindak kekerasan dan intimidasi terhadap warga yang menolak tambang maupun aktivis lainnya bukan kali ini saja terjadi. Dia kemudian mengingatkan kasus pembunuhan terhadap aktivis tani di Jambi, serta kekerasan terhadap aktivis antikorupsi di Madura dan masih banyak lagi yang lainnya.

"Ini adalah lonceng kematian bagi aktivis kemanusiaan. Syiar ketakutan publik. Negara harus menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang di masa mendatang (guarantees of non-recurrence)," kata Maneger. Komnas HAM RI, kata Maneger, secepatnya akan melakukan investigasi ke lokasi. Hasilnya akan diterbitkan dalam bentuk rekomendasi akhir. (dtc/mer/ns/sta)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News