KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. Foto: BANGSAONLINE.com
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com – Pengasuh sekaligus pendiri PP Amanatul Ummah, KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, menggelar konferensi pers terkait program 100 hari kerja pemerintahan Barra-Rizal di Guest House Universitas KH. Abdul Chalim (UAC), Pacet, Mojokerto, Kamis (13/3/2025).
Dalam penjelasannya, Kiai Asep menyampaikan bahwa, pemerintahan Gus Barra-Rizal memiliki visi misi untuk menjadikan kabupaten yang maju, adil, dan makmur. Juga memberikan kontribusi maksimal untuk terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu kesejahteraan dan tegaknya keadilan di Indonesia.
Untuk itu, lanjut Kiai Asep, pemerintahan Barra-Rizal harus menghilangkan model birokrasi patologi. Sebab, birokrasi patologi merupakan bentuk penyimpangan yang dapat menghambat kinerja masing-masing OPD.
Kiai Asep menjelaskan, Beberapa penyebab tumbuhnya patologi birokrasi diantaranya, interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor di lingkungan birokrasi, dan perilaku para anggota birokrasi yang sering melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Adapun gejala patologi birokrasi yang harus dirubah, yaitu prosedur kerja yang berbelit-belit, laporan pekerjaan tidak transparan, berkembangnya perilaku korupsi, budaya pungli, praktek suap, kolusi, nepotisme. Salah satu pencegahan patologi birokrasi adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan good government,” tutur putra Pahlawan Nasional, KH. Abd. Chalim tersebut.
"Pemerintahan Barra-Rizal segera membentuk pemerintahan yang bersih, Amanah, dan terhindar dari praktek KKN, serta bekerja iklas dan maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, serta mendukung suksesnya program 100 hari kerja pemerintahan Barra-Rizal," imbuhnya.
Disampaikan Kiai Asep, sebagai warga negara harus bangga mempunyai pemimpin hebat seperti Prabowo dan Gibran. Keduanya begitu tegas dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. termasuk Gubernur dan Wagub Jatim, Khofifah-Emil. Oleh sebab itu, Mojokerto juga harus meniru apa yang mereka lakukan.
Ia pun menirukan perkataan Mahfud MD, bahwa jika program hilirisasi Presiden Prabowo bisa jalan, contoh seperti hasil tambang, maka masing-masing orang Indonesia bisa mendapatkan Rp20 juta setiap bulan.
Ditegaskan juga, korupsi, jual beli jabatan, dan fee proyek tidak boleh ada di Kabupaten Mojokerto.
"Saya sangat ikhlas dengan membiayai pilkada hingga puluhan miliar. Namun, saya tidak punya keinginan sama sekali uang saya kembali. Saya hanya ingin terwujudnya Indonesia maju, adil, dan makmur. Saya akan terus memberikan bantuan,” tegas Kiai Asep.
Dismping itu, pihaknya tidak akan membuat perusahaan agar mendapatkan proyek dari kabupaten.
“Tidak benar, kalau ada orang yang mengatasnamakan kami untuk menipu-nipu, seperti kemarin menawarkan jual-beli jabatan dan hal negatif lainnya. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya akan secepatnya mensosialisasikan tidak boleh ada fee proyek dan proyek harus transparan,” terangnya dihadapan ratusan tamu yang hadir.
Kiai Asep juga mengimbau agar seluruh kepala desa bersatu dalam membangun Mojokerto. Pihaknya berharap, agar tidak ada kepala desa yang terprovokasi pihak yang memecah belah persatuan.
“Karena dengan Bersatu, apa yang menjadi cita-cita luhur untuk Indonesia maju, adil, dan makmur bisa terwujud," terangnya. (ris/msn)
