Patung Garuda ikon Kabupaten Situbondo
SITUBONDO,BANGSAONLINE.com - Pakar Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman menyebut kebijakan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo yang meloloskan pembelian 6 mobil dinas baru untuk Forkopimda sebagai sebuah anomali atau tak sesuai urgensi
"Pengadaan mobnas tidak menjadi urgen, karena mobdin yang lama masih ada," kata Hermanto Rohman saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Jumat (11/4/2025).
Selain itu, Hermanto mengatakan keberadaan 6 mobil dinas itu membebani belanja operasional.
"Ini tidak produktif, ketika pemerintah dituntut untuk meminimalisir belanja operasional," urainya
Hermanto menjelaskan, anggaran enam mobil dinas itu bisa dialihkan dengan momentum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2925 tentang efisiensi.
"Memang tidak ada dampak langsung kepada masyarakat, dan menimbulkan resistensi, anggaran itu bisa dialihkan," jelasnya
Ia menambahkan, bahwa Bupati Rio bisa tegas menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan anggaran ini. Meskipun pengadaan mobil dinas baru itu dianggarkan pada masa Bupati sebelumnya.
"Kalau Bupati Rio tidak berkenan, mestinya memberikan kewenangannya atau bisa menegaskan kepada kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan momentum pengalihan anggaran melalui inpres tentang efisiensi," terangnya.
Hermanto menyebut, jika pengalihan anggaran bisa di alokasikan pada program-program yang menjadi prioritas Pemkab.
"Misal di Situbondo, semangatnya Bupati mendorong:peningkatan pendidikan, tentang kesehatan, UMKM, bisa dioptimalkan di hal-hal tersebut," cetusnya.
Hermanto berujar, walau pengadaan mobdin tidak dilarang secara eksplisit di inpres tersebut dan pemerintah daerah merespons berbeda-beda, ia mengingatkan pemerintah daerah lebih peka dan tidak mengorbankan program-program yang dirasakan langsung masyarakat.
"Tidak mengorbankan program-program yang ada di masyarakat,"pungkasnya (sbi/van)
