Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir
Daftar Isi
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan terpaksa membatalkan sejumlah proyek infrastruktur tahun 2025 senilai Rp75 miliar, menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Bahkan konfirmasi pembatalan anggaran telah diterima langsung dari Kementerian PUPR.
“Seluruh anggaran untuk pembangunan jalan dinyatakan hangus, padahal kami sudah melewati proses lelang dan kontrak sejak 2024. Namun, proyek tersebut tidak bisa dikerjakan dan dilanjutkan,” kata dia, Kamis (24/4/2025)
Beberapa proyek yang batal dilaksanakan antara lain berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp26 miliar dan Inpres Jalan Daerah sebesar Rp48 miliar.
Di antaranya, peningkatan jalan Bandaran-Groom Rp19,6 miliar, Panaguan-Groom Rp2 miliar, dan Palengaan Laok-Tlambah Rp5 miliar. Sementara jalur Terrak-Larangan Slampar dan Bajur-Sana Laok masing-masing dianggarkan Rp 24 miliar.
Langkah Optimalisasi Anggaran
Kendati begitu, Dinas PUPR tetap berupaya melakukan optimalisasi anggaran yang ada untuk mempertahankan infrastruktur yang sudah ada.
Amin menyebut, penambalan jalan berlubang, perbaikan trotoar, irigasi, hingga tebing sungai yang longsor tetap dilakukan secara bertahap.
“Kami juga mengajak peran serta masyarakat dan pihak swasta. Contohnya, pembangunan trotoar di depan Alfamidi sepanjang 60 meter, meski pendanaannya dari CSR Alfamidi, desain dan perencanaannya tetap dari kami,” paparnya.
Tak hanya itu, perbaikan irigasi sepanjang 20 meter di Jalan Jokotole yang mengalami longsor juga dilakukan berkat gotong royong masyarakat.
Kolaborasi dengan BPBD pun digencarkan untuk penanganan tanggul dan kerusakan lainnya.
Sementara, untuk kawasan Ceguk yang jalannya rusak parah, Dinas PUPR telah melakukan tambal sulam sejak 2023.
Tahun ini, perbaikan jalan direncanakan melalui dana CSR dari pengembang perumahan, bukan dari anggaran pemerintah.
Pihaknya berharap ke depan ada kepekaan dan dukungan lebih dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD agar kegiatan strategis ini tetap bisa berjalan meski dalam keterbatasan fiskal.
“Kami hanya mengendalikan anggaran rutin, pengelolaan besar tetap bergantung pada kebijakan pusat dan provinsi. Maka, sinergi dan kepedulian semua pihak sangat kami harapkan,” pungkasnya. (bel/dim/van)
