FPS Audiensi Dengan Pimpinan DPRD Situbondo, Pembatalan Hibah Pesantren Berpotensi Digugat

SITUBONDO,BANGSAONLINE.com - Belasan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Situbondo (FPS) melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD setempat, Kamis (22/5/2025).

Mereka membawa berbagai aspirasi. Di antaranya tentang Bupati Situbondo yang membatalkan dana hibah ratusan pesantren.

"Tidak serta merta dibatalkan dengan alasan tidak jelas, gak ada landasan yuridis macam-macam, ada potensi untuk digugat ke pengadilan oleh penerima hibah," kata ketua FPS, Zainuri Ghazali

Zainuri mengatakan bahwa dana hibah Pesantren ini berwujud perjanjian. Diatur dalam KUHP buku ketiga perikatan. Di mana perjanjiannya NPHD tidak bisa dibatalkan sepihak.

"Secara hukum tidak bisa dibatalkan tidak jelas," ujarnya

Zainuri menjelaskan bahwa proses dana hibah Pesantren ini telah diusulkan sejak Februari 2024 oleh Pemkab di era Bupati Karna. Di samping itu DPRD telah melaksanakan pembahasan dan pengesahan.

"Itu sudah klir, pelaksanaan kegiatan seharusnya tahun 2025 ini," ungkap Zainuri.

Ia menambahkan, setelah revisi APBD oleh Gubernur provinsi Jawa Timur, pesantren penerima hibah harus memperbaiki proposal dan segera mengajukan surat pencairan dengan melampirkan berbagai persyaratan.

"Tidak menerima hibah 3 tahun sebelumnya, pernyataan akan dilaksanakan sesuai NPHD, macam-macam pernyataan, termasuk NPHD ditandatangani, dan setelah itu, Surat Perintah Membayar (SPM) dengan angkanya (nominal)," terangnya

Zainuri menyebut bahwa penerima hibah ini, setelah melengkapi persyaratan, menanyakan ke Kesra tentang pencairan dana hibah itu.

"Jawabannyan, tidak akan lama, dalam minggu ini sudah cair," bebernya

Zainuri mengungkap bahwa ada penerima hibah itu, ketika menunggu pencairan itu, mengerjakan kegiatannya dengan talangan.

"Ditalangi, sudah dianggap positif, pemkab melalui Kesra tidak meragukan pasti cair," jlentrehnya.

Dia mengaku akan meminta ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa di mana Bupati Rio beralasan atensi gubernur dalam membatalkan dana hibah itu.

"Saya butuh kepastian hukum, setiap ngomong harus ada kepastian hukum, Saya sudah minta agenda untuk menghadap gubernur," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sepakat dicoret, kalau ada penerima tidak sesuai aturan.

"Sepakat kalau memang ada yang fiktif, bolak balik menerima, silahkan coret," tandasnya.

Sementara ketua DPRD, Mahbub Junaidi membenarkan beberapa tokoh masyarakat yg tergabung dalam FPS melakukan audiensi dg Pimpinan DPRD.

"Forum tersebut menyampaikan beberapa permasalahan yg perlu ditindaklanjuti oleh DPRD. Di antaranya terkait penyaluran hibah Tahun anggaran 2025," Kata ketua DPRD, Mahbub Junaidi

Mahbubberjanji akan menindaklanjuti aspirasi tokoh masyarakat itu.

"Kami menyampaikan akan menindaklanjuti pada Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat baik di Komisi ataupun di Badan Anggaran," pungkasnya. (sbi/van)