Pemkab Gresik Salurkan BLT DBHCHT 2025 untuk 3.085 Warga, Prioritaskan Lansia dan Disabilitas

Pemkab Gresik Salurkan BLT DBHCHT 2025 untuk 3.085 Warga, Prioritaskan Lansia dan Disabilitas Wakil Bupati Gresik saat menghadiri rapat koordinasi penyaluran BLT DBHCHT. Foto: Ist

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Gresik segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun ini kepada 3.085 penerima manfaat.

Sasaran utama program ini adalah masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Sebagai langkah persiapan, Dinas Sosial (Dinsos) menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, Rabu (25/6/2025).

Agenda tersebut juga melibatkan seluruh kepala seksi kesejahteraan (kasi kesra) kecamatan, serta koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Gresik.

Alif menekankan pentingnya validitas data dalam setiap program penanggulangan kemiskinan.

"Data itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalau datanya tidak valid, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Gresik," ujarnya.

Dalam penyalurannya, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan proses distribusi BLT berlangsung transparan dan akuntabel.

Alif juga menginstruksikan kepada seluruh kasi kesra di kecamatan agar segera berkoordinasi dengan aparat desa guna memverifikasi sekitar 13.000 warga. Mereka diketahui dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS oleh pemerintah pusat karena tidak tercantum dalam data kemiskinan.

"Segera lakukan verifikasi. Setelah itu, masukkan data mereka ke dalam data kemiskinan agar bisa kita ajukan reaktivasi BPJS-nya," pintanya.

Wabup menyatakan bahwa seluruh program intervensi sosial di Kota Pudak akan mengacu pada satu basis data kemiskinan yang terintegrasi.

"Mulai dari bantuan langsung, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan lainnya. Semuanya akan berbasis pada data kemiskinan. Saya minta jangan ada politik suka atau tidak suka dalam pengelolaan data ini," pungkasnya. (hud/mar)