"Kami optimis, misi dagang tahun ini membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sekaligus meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat," jelasnya.
Lebih lanjut, upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas pasar, Khofifah mengatakan, optimalisasi muatan berangkat dan muatan balik untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya diperlukan suatu upaya, yakni kegiatan kerja sama mewujudkan integrasi pasar dalam negeri sehingga meningkatkan perdagangan antar pulau.
"Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Provinsi NTB," pungkas Khofifah.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan misi dagang menjadikan Provinsi NTB siap menjadi penyedia bahan baku bagi Provinsi Jatim.
"Kami berusaha menjadi penyedia bahan baku yang baik bagi Jatim sehingga hubungan akan saling mengisi dan mengembangkan peluang bisnis sekaligus banyak hal yang dapat saya pelajari dari Jatim," jelasnya.
Pada misi dagang juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 2 Perangkat Daerah, 9 BUMD dan 3 Asosiasi dari kedua Provinsi.
Turut hadir, Ketua DPRD Provinsi Jatim Musyafak Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Deputi Kantor Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI Jatim) Ridzky Pribadi, Ketua Kadin Jatim Dwi Putranto, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, Perangkat Daerah, para pimpinan BUMD serta asosiasi pengusaha dari Jatim maupun NTB. (dev/van)
