Dahlan Iskan. Foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Ternyata surat penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan muncul dalam dua surat yang berbeda. Nomor sama, tanggal sama, tapi substansinya beda.
Karena itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap prosedur penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus penggelapan.
BACA JUGA:
- Jatanras Polda Jatim Gulung Spesialis Bobol Rumah Siang Hari Lintas Provinsi
- Polda Jatim Musnahkan Kokain 22,8 Kg Temuan di Sumenep
- Jatanras Polda Jatim Bekuk Begal Sadis yang Gasak Motor Mahasiswi di Pasuruan, 1 Pelaku Dilumpuhkan
- Ungkap Penyalahgunaan BBM Subsidi, Satreskrim Polres Probolinggo Raih Penghargaan dari Kapolda Jatim
“Bagaimana bisa muncul dua surat dengan nomor yang sama, dengan tanggal yang sama, tapi substansinya berbeda,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam dilansir Tempo, Jumat, 11 Juli 2025.
Choirul Anam mengatakan Itwasda dan Bidpropam Polda Jawa Timur perlu mengecek mekanisme dan tata kelola internal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur yang tidak transparan dalam menetapkan status tersangka.
Menurut Anam, untuk menetapkan suatu peristiwa sebagai peristiwa pidana perlu prosedur yang jelas termasuk adanya gelar perkara. Pasalnya, terdapat dua surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dengan nomor yang sama namun menetapkan tersangka yang berbeda. Surat itu terbit pada Senin, 7 Juli 2025.
Versi pertama mencantumkan dua tersangka yakni eks Direktur Jawa Pos Nany Widjaja dan eks Direktur Utama Jawa Pos Dahlan Iskan. Sementara di surat kedua hanya ada nama Nany Widjaja.
“Jadi Dirreskrimum (Direktur Reserse Kriminal Umum) juga harus bisa menjelaskan karena ini persoalan serius. Pemidanaan ini konsekuensinya panjang,” tegas Anam.
Bagaimana respons Polda Jatim? Media Tempo telah mencoba mengonfirmasi kepada Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Julest Abraham Abast ihwal dokumen penetapan tersangka Dahlan Iskan. Selain itu juga telah mencoba meminta keterangan dari Dirreskrimum Polda Jawa Timur Komisaris Besar Widi Atmoko. Namun hingga tulisan ini tayang, menurut Tempo, Abraham belum merespons pesan Tempo.
Sementara kuasa hukum Dahlan Iskan, Johanes Dipa Widjaja, mengatakan pihaknya tidak diundang dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Menurut Johanes, kliennya pun tidak tahu jika sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan.
