Komisi I DPRD Situbondo Gelar Raker, Bahas KUA-PPAS 2026 dan Tekankan Penguatan Kelembagaan OPD

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo melaksakan rapat kerja (raker) bersama 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya pada Rabu-Jumat (8-10/10/2025).

Raker ini membahas Kebijaksana Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.

BACA JUGA:

Komisi I menekankan pada penguatan kelembagaan OPD dengan sarana prasarana memadai untuk pelayanan yang maksimal. Untuk itu, Komisi I menekankan penyusunan program kegiatan yang ideal, strategis, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Itu harus tercantum dalam KUA-PPAS 2026,” kata Ketua Komisi I, Rudi Afianto kepada Bangsaonline, Jumat (9/10/2026).

Rudi mengatakan bahwa Komisi I sedikit mengesampingkan pagu anggaran, karena masih banyak kemungkinan anggaran digesaer atau dikurangi.

“Yang terpenting, program harus ada,” ujarnya.

Rudi kemudian menyebutkan catatan Komisi I tentang program penting berbagai OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu bagaimana melengkapi sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan. Sarana prasarana sudah banyak yang tua seperti mesin sidik jari dan alat rekam mata.

“Itu skala prioritas,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan di bagian pemerintahan, atensi bupati untuk merubah nama kecamatan Banyuputih menjadi Kecamatan Baluran harus ada naskah akademik dan kajian ilmiah. Begitu juga rencana pemekaran Kelurahan Mimbaan, pembentukan Kecamatan Widoropayung pemekaran dari Kecamatan Besuki dipecahkan.

“Itu atensi kepala daerah yang harus terealisir saat ini,” ungkapnya.

Ia juga mengurai permasalahan di berbgai OPD. Rudi merasa miris, karena minimnya mobil operasional penanggulangan bencana. Sebagai langkah preventif bencana, pemda diharapkan mempunyai peta kerawanan bencana.