foto: imron/BANGSAONLINE
(6) Kembalikan pengelolaan pasir ke PD Semeru dengan melibatkan para penambang tradisional.
(7) Penambang pasir hanya boleh melakukan untuk konsumsi pembangunan di Wilayah Lumajang dan Jember, sedangkan untuk keluar wilayah harus berbentuk bahan jadi.
Menurut Koordinator aksi, Imron Fauzi mengatakan, aksi ini digelar sekaligus memperingati hari pahlawan yang dikemas dengan pengiriman surat resmi ke Presiden Joko Widodo dengan tembusan, Ketua MPR, Ketua DPR RI, Kapolri, Mendagri, Menhumkam, Kejagung RI, Komnas HAM, Gubernur Jatim, Bupati Lumajang dan Ombusman.
"Intinya agar pejabat yang tersangkut bisa secapatnya diproses sesuai perintah Kapolri," ujar Imron sembari mendesak Kapolres Lumajang agar secepatnya memeriksa para pejabat tersebut.
Imron mengingatkan, agar pemerintah mencabut kembali ijin yang diberikan kepada penambang. Pasalnya, hanya mereka yang menikmati pasir, sedangkan rakyat tetap sengsara.
"Kami tidak ingin kekayaan alam di Lumajang dikeruk oleh pengusaha-pengusaha sipit (orang cina-red). Namun kenapa sekarang banyak perusahaan dari luar, mengeruk kekayaan dari lumajang ini," tegasnya.
Meski aksi tersebut berjalan tertib, Bupati Lumajang enggan menemui para Demonstran lantaran bebarengan dengan kegiatan di Pendopo setempat. (ron/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
