Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi.
Di sisi hubungan industrial, GMNI menilai praktik upah murah dan lemahnya perlindungan buruh masih terjadi di kawasan hilirisasi.
“Jika buruh hanya menjadi penopang struktur produksi yang eksploitatif, maka hilirisasi tak akan pernah berpihak pada rakyat,” kata Prima.
Selain itu, GMNI mengkritik minimnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok serta dampak lingkungan yang diabaikan, seperti deforestasi dan pencemaran akibat produksi nikel dan ekspansi sawit. Sengketa perdagangan dengan WTO juga disebut menambah tekanan global terhadap kebijakan hilirisasi.
Sebagai rekomendasi, GMNI mendorong hilirisasi diarahkan pada penguatan kedaulatan industri dan teknologi nasional, memperkuat peran BUMN, mewajibkan transfer teknologi, memastikan hubungan industrial yang adil, melibatkan UMKM, serta menjadikan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai indikator utama.
Prima menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menempatkan hilirisasi pada landasan ideologis Trisakti Bung Karno.
“Jika hilirisasi tidak mengubah struktur ketergantungan ekonomi, maka yang kita bangun bukan industrialisasi nasional, melainkan kolonialisme ekonomi dalam wajah baru,” pungkasnya.
DPP GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan hilirisasi agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (rom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
