Ning Lia Soroti Rendahnya Kebugaran Anak dan Pemuda

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, menyampaikan kekhawatirannya terhadap rendahnya tingkat kebugaran jasmani anak dan pemuda di Indonesia. Hal itu diungkapkan saat kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (22/1/2025).

Dalam agenda tersebut, Ning Lia menekankan pentingnya penguatan olahraga masyarakat sebagai fondasi pembentukan generasi sehat, produktif, dan berdaya saing. Menurut dia, rendahnya kebugaran jasmani anak akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan masa depan yang semakin kompleks.

“Kalau kebugaran anak sudah rendah, apalagi untuk bicara prestasi, tentu akan semakin berat. Karena itu, perlu kejelasan dan sinkronisasi peran antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota,” paparnya.

Dijelaskan olehnya, regulasi olahraga masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menempatkan olahraga masyarakat sebagai kewenangan pemerintah provinsi. 

Namun, aturan dimaksud belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pembinaan dan pendanaan olahraga masyarakat melalui KORMI belum optimal.

“Akibatnya, di daerah sering kali yang mendapatkan dukungan kuat hanya olahraga prestasi melalui KONI. Padahal, olahraga masyarakat yang menjadi hulu kebugaran justru belum mendapatkan dukungan payung hukum memadai dari pemerintah provinsi,” kata Ning Lia.

Ia menegaskan, sinkronisasi regulasi antara Kemenpora dan Kemendagri sangat penting agar pembinaan olahraga masyarakat lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kalau olahraga masyarakat kuat, maka kebugaran meningkat, partisipasi naik, dan pada akhirnya prestasi juga akan mengikuti. Jangan sampai kita hanya fokus di hilir, sementara hulunya rapuh,” ujarnya.

Ning Lia menyebut, isu sinkronisasi regulasi akan terus diperjuangkan agar pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam mengalokasikan program dan anggaran bagi olahraga masyarakat.

Klik Berita Selanjutnya