Dr. Romadlon Sukardi, M.M.
Oleh: Dr. Romadlon Sukardi, M.M.
Di tengah banyaknya janji besar tentang masa depan bangsa, kepemimpinan sejati justru diukur dari keberanian menghadirkan perubahan nyata di tingkat paling dasar. Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, memperlihatkan bagaimana visi besar diterjemahkan menjadi kebijakan yang bekerja—menyentuh sekolah, menggerakkan pangan, dan menyiapkan generasi masa depan secara berkelanjutan. Ketika banyak daerah masih terjebak pada dikotomi antara pendidikan dan ekonomi, Khofifah memadukan keduanya dalam satu arsitektur kebijakan yang utuh dan progresif.
Melalui integrasi pendidikan vokasi dengan sistem ketahanan pangan, halaman sekolah diubah menjadi laboratorium hidup, peserta didik menjadi subjek produksi, dan sekolah menjadi simpul strategis pembangunan.
Pendekatan ini bukan sekadar inovasi sektoral, melainkan bukti kepemimpinan yang memahami bahwa masa depan bangsa dibangun dari ruang-ruang konkret—tempat pengetahuan bertemu kerja nyata, dan kebijakan bertemu keberlanjutan. Inilah fondasi argumen mengapa kepemimpinan Khofifah layak disebut sebagai salah satu model terbaik tata kelola pembangunan daerah di Indonesia, bahkan di panggung global.
Di tengah kegaduhan wacana besar tentang ketahanan pangan dan bonus demografi, Jawa Timur justru menunjukkan bahwa jawaban strategis sering lahir dari ruang-ruang yang selama ini dianggap pinggiran: sekolah.
Apresiasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa terhadap Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) di SMKN 1 Plosoklaten bukan sekadar pujian seremonial, melainkan penegasan arah politik kebijakan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi jantung transformasi ekonomi dan kedaulatan pangan bangsa.
Apa yang dilakukan SMKN 1 Plosoklaten adalah dekonstruksi atas praktik pendidikan lama yang memisahkan ruang belajar dari realitas produksi. Lahan sekolah yang lazimnya terbengkalai diubah menjadi pusat pertanian, peternakan, dan hilirisasi.
Di titik ini, sekolah tidak lagi berfungsi sebagai menara gading, melainkan sebagai simpul ekosistem pangan lokal yang hidup, produktif, dan terhubung dengan pasar. Inilah politik ruang yang cerdas: mengubah aset diam menjadi modal strategis pembangunan.
Konsep living laboratory yang diterapkan—kandang ternak yang bersih, sistem breeding, hingga monitoring 24 jam—menandai lompatan epistemik dalam pendidikan. Siswa tidak lagi sekadar “belajar tentang”, tetapi “belajar dengan” dan “belajar melalui”.
Model learning by doing ini membentuk etos kerja, disiplin industri, dan kepekaan kewirausahaan sejak dini. Pendidikan tidak lagi mencetak pencari kerja, tetapi perancang nilai tambah.
Yang membuat inovasi ini naik kelas adalah keberanian mengikatkan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kehadiran off-taker memastikan bahwa produk siswa tunduk pada standar korporasi, bukan standar semu akademik. Ini adalah politik keberpihakan pada mutu: siswa SMK diperlakukan sebagai subjek ekonomi yang sah, bukan sekadar objek pelatihan. Ketika lulus, mereka tidak mengalami culture shock, karena dunia kerja telah mereka jalani sejak di sekolah.
Lebih jauh, keberhasilan sektor pertanian dan hilirisasi di SMKN 1 Plosoklaten menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan isu teknis semata, melainkan desain sistemik. Pendidikan, produksi, pasar, dan regulasi harus berada dalam satu tarikan napas kebijakan. Dalam konteks ini, dorongan Gubernur Khofifah agar sekolah berstatus BLUD adalah langkah politik-administratif yang visioner: memberi otonomi agar inovasi tidak mati oleh birokrasi.
Rekor MURI yang diraih Jawa Timur—754 sekolah pelaksana SIKAP dan lebih dari 110 ribu guru serta murid terlibat gerakan tanam serentak—harus dibaca bukan sekadar prestasi statistik, tetapi sebagai proof of concept.
Ini adalah bukti bahwa kebijakan publik yang tepat dapat direplikasi, diskalakan, dan diinstitusionalisasi. Jawa Timur sedang menawarkan model pembangunan pendidikan-pangan yang layak dipresentasikan di forum nasional hingga global.
Pada akhirnya, SIKAP adalah metafora politik masa depan: sekolah sebagai pusat produksi pengetahuan, pangan, dan karakter. Ketika pendidikan dipadukan dengan ketahanan pangan, negara tidak hanya sedang menyiapkan tenaga kerja, tetapi sedang menanam kedaulatan. Dan di titik inilah kepemimpinan diuji—bukan pada seberapa keras ia berbicara, melainkan pada seberapa nyata ia menyiapkan generasi yang siap kerja, siap usaha, dan siap menjaga keberlanjutan bangsa.
Dari Halaman Sekolah Menuju Kedaulatan Pangan: Integrasi Pendidikan Vokasi dan Sistem Pangan Berkelanjutan di Jawa Timur
Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap sistem pangan—mulai dari krisis iklim hingga tantangan pengangguran generasi muda—pengalaman Jawa Timur menghadirkan satu pelajaran penting: ketahanan pangan yang berkelanjutan bukan semata agenda pertanian, melainkan juga agenda pendidikan.
Melalui kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kebijakan pendidikan vokasi diintegrasikan secara nyata dengan sistem produksi pangan, menjadikan sekolah sebagai bagian aktif dari solusi pembangunan.
Transformasi halaman dan lahan sekolah menjadi laboratorium hidup produksi pangan telah mengubah wajah pendidikan. Sekolah tidak lagi sekadar ruang transfer pengetahuan, melainkan simpul strategis yang mempertemukan pembelajaran, praktik kerja nyata, dan kebutuhan pasar. Model ini memperkuat kompetensi peserta didik, membangun etos kerja sejak dini, serta menanamkan kesadaran bahwa kedaulatan pangan adalah tanggung jawab kolektif yang dimulai dari level lokal.
Pendekatan Jawa Timur menunjukkan bahwa ketika pendidikan dirancang sebagai infrastruktur produktif, dampaknya melampaui capaian akademik. Ia secara simultan mendorong terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan—khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Integrasi antara sekolah, dunia usaha, dan sistem pasar menjadikan lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berwirausaha dan beradaptasi dalam ekonomi pangan masa depan.
Lebih dari sekadar keberhasilan lokal, kebijakan ini menawarkan sebuah proposisi global yang dapat direplikasi, terutama bagi negara-negara berkembang. Jawa Timur memperlihatkan bagaimana kepemimpinan di tingkat subnasional mampu mempercepat pencapaian agenda pembangunan global melalui inovasi kebijakan yang kontekstual, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan menjadikan sekolah sebagai pusat pembentukan sumber daya manusia sekaligus penguatan sistem pangan, Jawa Timur menghadirkan cetak biru baru pembangunan. Sebuah pendekatan yang menegaskan bahwa masa depan ketahanan pangan dunia tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan investasi besar, tetapi juga oleh keberanian kebijakan dalam menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kedaulatan dan keberlanjutan bersama.
*Penulis adalah Ketua Komisi Hubungan Ulama-Umara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur
