Debat Publik, Dua Paslon Bupati Kediri Bertarung Program Pendidikan dan Kesehatan

KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Dua pasangan calon Bupati Kediri nomor urut 1 Haryanti – Masykuri (Harmas) dan pasangan calon nomor urut 2 Ari Purnomo adi – Arifin tafsir (AA) sama-sama hadir dalam debat publik jilid II. Dalam debat jilid II ini, dua Paslon bertarung untuk memaparkan visi dan misi tentang Program kesehatan dan pendidikan.

Dalam kesempatan pertama, Paslon nomor 1 Harmas memaparkan tentang Program pendidikan. Di antaranya, Layanan pendidikan murah dan terjangkau dan mewujudkan kesehatan mandiri di masyarakat. “Dalam bidang pendidikan agar memprioritaskan pendidikan usia dini dengan mengajarkan moral,” jelas calon Bupati Haryanti, Rabu (18/11).

Baca Juga: Jelang Pilbup 2024, Polres Kediri Bentu Satgas Anti Money Politic

Guna menunjang pendidikan yang berkualitas, menurut Maskuri, pihaknya akan menambah anggaran untuk kesejahteraan guru, terutama guru PAUD. “Sudah kita usulkan di APBD 2016 akan menambah honor guru PAUD,” ujarnya.

Bahkan, saat kepemimpinan Harmas, kata Masykuri, anggaran untuk pendidikan sudah cukup besar. “40 persen anggaran untuk pendidikan, 60 persen untuk pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Paslon Harmas, akan membantu biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, agar masyarakat mampu secara mandiri dalam menjaga kesehatan. “Pada intinya kami berupaya agar masyarakat tidak sampai sakit, tapi kalau sakit, tetap kami perhatikan,” kata Masykuri.

Sementara itu, pasangan calon bupati nomor 2 AA memaparkan visi dan misinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satunya untuk menunjang pendidikan, agar memperhatikan pendidikan non formal. “Sangat penting juga pendidikan non formal, seperti Ngaji di masjid, mushola, dan pendidikan non formal lain,” ujar Ari.

Baca Juga: Cabup Dhito Komitmen Wujudkan Kemandirian Usaha dan Cegah Aksi Bullying Bagi Anak Difabel

Menurut Ari, anggaran pendidikan tidak perlu besar, yang penting sesuai dengan amanah undang-undang 20 persen. “Tidak usah besar-besar anggaran pendidikan, yang penting transparan,” ujarnya. (rif/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News