Dari kiri, Revol Afkar (host), KH. Shonhaji Abdul Wahid, Muhamad Ghozali, dan Bambang Yuliantoro Putro, saat Podcast Jagongan Wakil Rakyat (Jawara).
"Jangan sampai gaya hidup birokrasi mewah, tapi gaji pegawainya megap-megap. Kita juga harus dorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)," tegas Gus Shon.
Sementara itu, Bambang Yuliantoro Putro atau Mas Baroz menepis anggapan bahwa banyaknya pegawai hanya akan memperlambat sistem atau membebani anggaran. Menurutnya, PPPK adalah backend atau mesin utama dari pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.
"Kawan-kawan PPPK di garda depan itu aset, bukan sekadar angka di laporan pengeluaran. Tanpa mereka, kantor penata layanan bisa kacau," kata Mas Baroz penuh apresiasi.
Terkait isu sensitif seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), Mas Baroz meminta para pegawai untuk bersabar. Prioritas saat ini adalah memastikan status dan gaji pokok aman terlebih dahulu.
"Kita cari formula 'rasa adil'. Adil tidak harus sama angkanya, tapi sesuai bebannya. Perlahan kita tingkatkan seiring naiknya pendapatan daerah," ujar Mas Baroz yang mengaku dulunya juga pernah bekerja sebagai tenaga honorer.
Di akhir diskusi, Komisi I memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun KUA-PPAS. Mereka meminta pemerintah bersikap realistis dan memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait kesejahteraan pegawai agar tidak menjadi "bom waktu" di akhir tahun.
"Pemkab harus realistis. Jangan memberi janji surga kalau anggarannya tidak ada. Kami di DPRD akan terus menjaga agar rumah (daerah) ini tetap kuat menaungi kawan-kawan PPPK," tutup Gus Shon.
Komisi I menjamin bahwa pengawasan terhadap proses seleksi akan dilakukan secara ketat melalui BKPSDM untuk memastikan transparansi tanpa adanya praktik "titipan". (rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
