BGN
Nanik menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, BGN memilih fokus melakukan evaluasi dan penataan sebelum membuka pembangunan dapur baru.
"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.
Ia mengungkapkan, sebaran dapur MBG saat ini masih belum merata karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah 3T justru belum terlayani secara optimal.
"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.
BGN juga akan memetakan kembali kebutuhan dapur di setiap daerah untuk memastikan pembangunan fasilitas dilakukan secara efektif dan tidak berlebihan.
Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menentukan apakah moratorium dapur baru akan dicabut atau tetap dilanjutkan.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan dievaluasi dan berpotensi dikenai sanksi hingga penghentian operasional sementara.
Untuk memperluas jangkauan program MBG di wilayah 3T, BGN saat ini juga mengkaji sejumlah alternatif pendanaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia.
"Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
