Budaya Kritik Konstruktif demi Demokrasi yang Sehat

Oleh: Muh Ageng Dendy Setiawan

Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian penting dari mekanisme checks and balances. Namun, kritik yang ideal tidak berhenti pada penolakan semata, melainkan harus menghadirkan solusi yang mampu mendorong perbaikan kebijakan demi kepentingan rakyat.

Di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks, pendekatan kritis perlu berbasis data, rasional, dan objektif. Kritik yang cerdas akan menjadi energi positif, sementara kritik yang hanya berlandaskan sentimen politik berisiko mengaburkan substansi persoalan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, tidak seharusnya dihapus hanya karena persoalan tata kelola. Program ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh, yakni memperbaiki ketepatan sasaran, transparansi anggaran, efektivitas distribusi, serta integrasi dengan sektor produktif seperti UMKM dan petani. Dengan pengelolaan yang baik, MBG bisa menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus stimulus ekonomi lokal.

Begitu pula dengan kenaikan harga Pertamax. Kritik terhadap kebijakan ini harus ditempatkan dalam konteks global. Sebagai BBM non-subsidi, harga Pertamax sangat dipengaruhi fluktuasi minyak dunia dan geopolitik internasional. 

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi Pertalite untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka, analisis terhadap Pertamax perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara BBM subsidi dan non-subsidi.

Sementara itu, fluktuasi nilai tukar rupiah tidak bisa semata-mata dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Rupiah dipengaruhi faktor eksternal seperti penguatan dolar AS, kebijakan moneter negara maju, dan arus modal global. 

Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjaga stabilitas makro ekonomi, memperkuat penerimaan negara, serta menekan kebocoran anggaran. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan budaya kritik yang bertanggung jawab. 

Kritik harus berlandaskan objektivitas, argumentasi rasional, dan semangat kebangsaan. Pemerintah perlu terbuka terhadap masukan, sementara masyarakat harus menilai kebijakan secara proporsional. 

Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan kebijakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sesuai amanat konstitusi.

Penulis merupakan Founder YRJI (Yayasan Rumah Juang Indonesia), sekaligus mantan Sekretaris Jenderal DPP GMNI.