KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh kelompok pengadaan Kredit Ketahanan Pangan dan Ekonomi (KKP-E) bidang Peternakan di Desa Belor Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri bergejolak. Selasa (15/12) sore kemarin, puluhan warga setempat menggeruduk Sunari, Sekretaris Desa setempat untuk segera mengembalikan sertifikat miliknya yang digunakan sebagai jaminan peminjaman di Bank Jatim.
Informasi yang dihimpun, sebanyak enam sertifikat tanah yang dibawa oknum Desa yang juga menjadi pengurus KKPE Desa setempat tak kunjung dikembalikan. Pasalnya, rumah mereka terancam akan disita oleh bank.
BACA JUGA:
- Operasi Ketupat Semeru 2024 Berakhir, Kapolres Kediri Beri Apresiasi
- Pimpin Upacara PTDH, Kapolres Kediri Kota Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran di Institusi Polri
- Orang Tua Terdakwa Penganiayaan Santri di Kediri Sesalkan Sikap Pondok
- 2 Terdakwa Kasus Penganiayaan Santri di Kediri Divonis 6 Tahun 6 Bulan
Sejumlah warga geram lantaran selama ini hanya mendapatkan janji belaka dari para pengurus kredit tersebut. Padahal, sejumlah warga tersebut sejak digulirkan program tersehut selama ini diketahui sudah melunasi semua pinjaman yang dipakainya.
Indah, salah satu warga yang anggota keluarganya juga menjadi korban penipuan mengungkapkan kedatangannya dengan maksud ingin meminta kejelasan sertifikat yang selama ini dijaminkan di Bank Jatim Cabang Pare.
Menurutnya, warga tidak mau tau atas kesalahan yang dilakukan pengurus semua kelompok yang dipegang oleh Sunari (Carik) sebagai ketua, Cholis sebagai bendahara dan Sumadi sebagai sekretaris kelompok pengadaan KKP-E. Pasalnya, para pengurus tersebut sudah menjaminkan sertipikat tanah yang disinyalir melakukan mark up jumlah pinjaman ke Bank Jatim.
"Selama ini tidak ada yang berani menuntut para pengurus ini karena ada oknum Carik di dalamnya. Bahkan istrinya merupakan kepala desa aktif di desa sini. Karena itulah saya bersama warga bersama-sama menuntut kejelasan pada para pengurus KKP-E ini. Dan saya tidak mau tau pokoknya sertifikat milik warga harus keluar," ungkap Indah.