Sempat Ditolak, Raperda tentang Perangkat Desa Akhirnya Disetujui

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Eksekutif bersama legislatif menggelar rapat paripurna pembahasan Raperda di gedung DPRD setempat, Selasa (29/12).

Agenda yang dibahas antara lain menyampaikan kesimpulan panitia khusus (pansus) I, II, dan III. Kemudian, dilanjutkan pendapat akhir fraksi-fraksi dan persetujuan bersama tentang 8 perda yang diusulkan pada rapat paripurna sebelumnya.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPRD Tuban Rayakan HUT Gerindra ke-17 Bersama Penyandang Disabilitas

Dari 8 raperda yang diusulkan eksekutif, satu di antaranya sempat mendapat penolakan dari fraksi gabungan Golkar Keadilan Sejahtera. Satu raperda yang ditolak itu yakni raperda tentang perangkat desa.

“Tujuh raperda kita setujui, namun 1 raperda lain harap ditunda dulu,” ungkap perwakilan anggota Fraksi Golkar Keadilan Sejahtera, Muhammad Musa kepada bangsaonline.com.

Lanjut Musa, Alasan penundaan dikarenakan belum adanya peraturan dari menteri yang mengatur tentang perangkat desa. Dengan penundaan ini, otomatis harus menunggu peraturan dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Gelar Hearing, Komisi II DPRD Tuban Minta Pengelola Hiburan Malam Taati Aturan

"Sebaiknya ditunda dulu supaya tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,” ungkap Musa.

Meski ada penolakan dari fraksi Golkar Keadilan Sejahtera, namun raperda tersebut tetap mendapat persetujuan. Sebab, mayoritas seluruh fraksi menyetujui 8 raperda tersebut, terutama tentang perangkat desa.

Menanggapi penolakan itu, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein menilai bahwa Raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pasalnya, sudah memiliki landasan serta acuan.

Baca Juga: DPRD Tuban Soroti Keberadaan Menara Telekomunikasi Tak Berizin

“Sesuai peraturan Menteri, perda tentang perangkat desa sudah ada landasan yang mengaturnya. Sehingga, kami yakin tidak akan bertentang dengan aturan,” pungkasnya. (wan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News