ilustrasi
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur H Soekarwo mengevaluasi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kabuparen Sidoarjo 2016. Soekarwo menilai jika anggaran yang dikhususkan untuk dunia pendidikan Kota Delta terlalu kecil dan dianggap tidak mengacu pada undang-undang yang mengharuskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBD.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Triyudhono mengakui, dalam evaluasi APBD 2016 yang dilakukan pekan lalu, Soekarwo memberikan catatan terhadap APBD Sidoarjo. Salah satunya mengkritisi tentang anggaran pendidikan yang dinilai terlalu kecil. “Memang Soekarwo mengharapkan ada penambahan,” ucapnya, Rabu (30/12).
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Politisi PDIP ini menegaskan, ada perbedaan persepsi untuk menafsirkan aturan undang-undang tentang anggaran pendidikan. Gubernur menilai jika anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan tersebut adalah bukan dari anggaran gaji guru. “Soekarwo mengharapkan nilai 20 persen murni untuk biaya pendidikan saja,” katanya.
Menurutnya, jika mengacu pada kacamata gubernur tentang undang-undang pendidikan, Sidoarjo belum bisa mengaplikasikannya. Anggaran pendidikan bisa mencapai Rp 600 miliar jika sesuai dengan yang diharapkan gubenrnur. Padahal, anggaran untuk gaji guru saat ini mencapai Rp 1,1 Miliar. “Sementara APBD Sidoarjo saat ini masih Rp 3,9 miliar,” tegasnya.
Taufik menambahkan, total anggaran pendidikan untuk gaji guru dan non gaji guru sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Karena itu, dalam evaluasi tersebut DPRD Sidoarjo memberikan jawaban sesuai dengan realitas APBD Sidoarjo saat ini kepada gubernur. “Kita jawab sesuai kondisi dan kita belum mampu jika hanya mengacu pada anggaran non gaji guru,” terangnya.
Baca Juga: Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Sidoarjo Hadi Subiyanto mengaku kecewa karena anggaran pendidikan yang menurun. Dari anggaran yang diusulkan senilai Rp 326 miliar hanya disetujui Rp 155 miliar. “Kenyataanya memang masih belum bisa menggratiskan biaya pendidikan secara menyeluruh,” katanya kepada wartawan, kemarin. (sta/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
