Lumpur Lapindo. Foto: Antara
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kepala Bidang ESDM Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM Sidoarjo, Agus Darsono, mengatakan cadangan gas yang ada di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, mencapai 8 triliun standar kaki kubik.
"Di Tanggulangin masih ada 8 triliun standar kaki kubik yang belum dieksplorasi. Kalau tidak dilakukan ekplorasi kan sayang," katanya saat ditanya rencana Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran sumur baru di Sumur Tanggulangin 1, Jumat, 8 Januari 2016.
Baca Juga: Pegiat Kebencanaan ini Raih Gelar Doktor
Adapun, kata dia, saat ini produksi gas di wilayah Sidoarjo hanya sekitar 4 juta standar kaki kubik per hari. "Kalau tidak dilakukan pengembangan lapangan baru tentu tidak akan meningkatkan produksi. Sementara produksi gas semakin menurun."
Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas Inc berencana melakukan pengeboran sumur baru di Sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedungbanteng. Sumur baru itu diprediksi mampu berproduksi gas 5-10 juta standar kaki kubik per hari.
Sebelumnya Public Relations Manager Lapindo Brantas Inc, Arief Setya Widodo, mengatakan sudah ada lima sumur pengeboran di Tanggulangin. "Namun yang berproduksi hanya tiga sumur. Karena itu perlu dilakukan pengeboran," katanya.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Tuntaskan Sertifikat Aset Korban Lumpur di Porong
Persiapan pengeboran sudah dilakukan Lapindo Brantas Inc dengan melakukan pengurukan tanah mulai Rabu kemarin. Namun hari ini, Sabtu, 9 Januari 2015, kegiatan itu dihentikan. Belum diketahui pasti apakah penghentian itu disebabkan pemerintah menyetop rencana pengeboran. Public Relations Manager Lapindo Brantas Inc Arief Setya Widodo sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat dan telepon Tempo tak kunjung dibalas.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, mengatakan akan menghentikan rencana pengeboran di Sumur Tanggulangin 1. Sumur tersebut rencananya bakal dibor pada awal Maret tahun ini.
Wiratmaja mengaku sudah berkoordinasi dengan SKK Migas ihwal penundaan itu. "Perlu direevaluasi keamanan, aspek geologi maupun sosial," ucap Wiratmaja. Selain itu dia mengatakan Direktorat Jenderal Migas belum memberikan persetujuan ihwal keselamatan kerja pemboran dan spud in.
Baca Juga: 17 Tahun Lumpur Lapindo, Korban Berharap Ada Bacapres yang Komitmen Membantu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
